Bursa Wagub DKI: Anggota DPRD Rentan Praktik Jual Beli Jabatan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin berpendapat adanya rumor transaksi jual-beli jabatan di pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta memang memungkinkan terjadi, sehingga harus diawasi dengan ketat oleh segenap masyarakat.

Aziz Rahardyan - Bisnis.com

Selasa, 16 Juli 2019 | 21:16

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (ketiga kiri) memimpin rapat paripurna istimewa membahas pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, di DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/5)./Antara-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin berpendapat adanya rumor transaksi jual-beli jabatan di pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta memang memungkinkan terjadi, sehingga harus diawasi dengan ketat bersama-sama.

Alasannya, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menambahkan, gengsi jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang tergolong posisi strategis, memang rawan diselewengkan oknum-oknum politik yang nakal.

"Indikasi politik uang memang harus dibuktikan. Tapi di politik itu tidak ada makan siang yang gratis. No free lunch. Bisa ada money politics atau bisa juga tidak ada. Namun money politics memang sedang mengintip mereka semua," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/7/2019).

Ujang menjelaskan, drama pemilihan wagub ini terus molor, sebab tak mungkin murni masalah politik. Memungkinkan ada masalah lain seperti deal-deal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang belum tuntas. Oleh sebab itu, gesekan kepentingan politik banyak pihak ini memungkinkan adanya kekuatan-kekuatan yang memaksa transaksi politik dengan uang.

"Sudah saya prediksi sejak 6 bulan yang lalu, [pemilihan wagub DKI Jakarta] akan molor hingga pasca Pilpres. Terbukti bahkan hingga sekarang. Molor karena masih ada yang mengganjal. Masih ada yang belum tuntas. Masih belum ada kata sepakat antarpartai pengusung," tambahnya.

Sementara itu, kini proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno di DPRD telah memasuki agenda rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk membahas tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Sayangnya, pelaksanaan Rapimgab terus molor, bahkan hingga Selasa (16/7/2019) telah diundur hingga ketiga kalinya, karena anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Setelah Rapimgab, nantinya DPRD akan menjadwalkan rapat paripurna untuk mengesahkan tata tertib dan mengumumkan para panitia pemilih. Sementara itu, hingga kini dua calon sementara, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu merupakan kader PKS.