Jakarta Andalkan Dividen Bank DKI Hingga Transjakarta

DKI Jakarta menggelontorkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) hingga Rp11,7 triliun kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah BUMD.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 15 Agustus 2019  |  23:32 WIB
Jakarta Andalkan Dividen Bank DKI Hingga Transjakarta
Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Senin (29/7/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) hingga Rp11,7 triliun kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, tengah dikaji DPRD DKI Jakarta.

Dalam agenda pembahasan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas anggaran sementara (PPAS) di Komisi C DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8/2019), masing-masing BUMD mempresentasikan hasil kinerjanya.

Terutama, BUMD yang direncanakan mendapat suntikan dana PMD pada tahun depan, di antaranya PT MRT Jakarta (Rp2,6 triliun), PT Jakarta Propertindo (Rp2,3 triliun), PT Pembangunan Sarana Jaya (Rp999 miliar), PT PAM Jaya (Rp3,3 triliun), PT Jakarta Tourisindo (Rp92 miliar), PD Dharma Jaya (Rp100 miliar), dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Rp150 miliar).

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyoroti kenapa rencana PMD sedemikian besar, tidak sejalan dengan perolehan dividen pada 2020 justru menyusut dibandingkan tahun ini (Rp615 miliar), yakni hanya Rp581 miliar.

Ternyata, hal ini disebabkan rencana pemprov memilih tak menerima dividen dari PT Delta Djakarta dan PT Cemani Toka.

Di samping itu, BUMD lain diperkirakan tumbuh positif, di antaranya PT Transjakarta, PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, serta Bank DKI yang rutin menjadi penyumbang terbanyak. Berikut data rincian perolehan dividen yang telah masuk atau direncanakan masuk ke APBD DKI Jakarta :

Nama BUMDSaham DKIDividen 2018Proyeksi 2019Dividen 2019Proyeksi 2020
PDAM Jaya100%-Rp133 miliar--
PD Dharma Jaya 100%Rp2,2 miliarRp4 miliarRp5,8 miliarRp9,9 miliar
PD Pasar Jaya100%Rp37,4 miliarRp39,2 miliarRp39,4 miliarRp40 miliar
PD Pembangunan Sarana Jaya100%Rp47,7 miliarRp52,4 miliarRp54,5 miliarRp68,1 miliar
PD PAL Jaya100%Rp15,6 miliarRp12,7 miliarRp17 miliarRp12,9 miliar
PT Pembangunan Jaya38,80%Rp30,4 miliarRp28,9 miliarRp32 miliarRp22 miliar
PT Food Station Tjipinang 99,98%Rp5 miliarRp5,9 miliarRp7,1 miliarRp8 miliar
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)50,00%Rp12,8 miliarRp16,3 miliarRp17,4 miliarRp18,6 miliar
PT Delta Djakarta 26,25%Rp54,6 miliarRp50,4 miliarRp100,4 miliar-
PT Pembangunan Jaya Ancol72,00%Rp59,9 miliarRp58 miliarRp61 miliarRp67,5 miliar
PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)26,85%Rp10,9 miliarRp11,3 miliarRp8 miliarRp13,1 miliar
PT Cemani Toka27,42%Rp1,8 miliarRp1,2 miliarRp335 juta-
PT Asuransi Bangun Askrida4,69%Rp4,1 miliarRp6,6 miliarRp4,9 miliarRp4,3 miliar
PT Jakarta Propertindo (Jakpro)99,99%Rp95,1 miliarRp72,2 miliar-Rp21,2 miliar
PT Bank DKI 99,98%Rp213,6 miliarRp235,4 miliarRp240 miliarRp265,5 miliar
PT Jakarta Tourisindo99,34%----
PT Jakarta International Expo13,125%-Rp1,2 miliarRp525 jutaRp525 juta
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta)99,35%-Rp24 miliarRp26,2 miliarRp27 miliar
PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta98,75%Rp1,2 miliarRp3,3 miliarRp3,3 miliarRp2,7 miliar
PT MRT Jakarta 99,97%----
      


Menanggapi hal ini, Wakil ketua Komisi C DPRD DKI Jhonny Simanjuntak yang memimpin rapat, berpandangan beberapa BUMD memang perlu mendapat dukungan dana dari pemerintah, supaya mereka lebih lincah dan tak kalah dengan perusahaan swasta.

"Jangan menjadi perusahaan yang pemanis, kalah dengan swasta. Padahal mereka punya visi-misi khusus juga, yaitu jangan berorientasi pada profit saja, tapi mereka juga bisa memberikan manfaaat kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta. Jadi paling tidak, bagaimana agar mereka bisa terus berkinerja lebih bagus," jelasnya di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Menurut Jhonny, mayoritas BUMD memang tampak tertatih-tatih dalam mengelola bisnisnya. Oleh sebab itu, Johnny menyarankan adanya upaya pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Memambahkan pendapat Jhonny, anggota Komisi C Ashraf Ali cenderung menyepakati besaran PMD yang diajukan. Asalkan, program realisasi PMD dari para BUMD tersebut benar-benar berkepentingan untuk masyarakat luas.

"Tidak usah lah, terlalu mikir dividen. Toh, uang pemprov juga banyak. Yang penting perusahaan sehat dan PMD ini bermanfaat buat masyarakat luas. Misalnya untuk pasar-pasar ini, kan memang butuh modal untuk melayani kebutuhan masyarakat, sudah ambil saja," ujarnya sembari bercanda, disambut tawa para peserta rapat.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbakhul Hasan menyarankan agar pemprov menimbang lebih matang dalam merencanakan pengajuan PMD ke BUMD miliknya.

Misbah menyarankan, BUMD yang tidak produktif perlu dievaluasi dan distop penyertaan modalnya. Hal ini, demi menghindari oknum-oknum tertentu baik dari eksekutif maupun legislatif yang berniat mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan atas penggelontoran dana PMD ini.

"PMD Itu uang negara yang wajib dikembalikan dalam bentuk deviden dan modal pokoknya, karena ia sifatnya bukan uang program yang habis pakai. Makanya, ketika memutuskan untuk memberi penyertaan modal ke BUMD, harus punya feasibility study dan tahu track record BUMD tersebut. Jangan sampai terus menerus memberi penyertaan modal kepada BUMD yang justru jelas-jelas merugi," ujarnya kepada Bisnis.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menegaskan bahwa pemprov akan menanggulangi turunnya perolehan dividen ini dengan beberapa cara.

Di antaranya meningkatkan manajemen pengelolaan bisnis dan sinergitas yang tepat pada BUMD milik pemprov DKI Jakarta, "Kita juga akan melakukan penagihan dividen pada BUMD dan memperkuat struktur permodalan BUMD," ujar Saefullah, Rabu (14/8).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dki jakarta

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top