Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta William Sabandar tidak mempermasalahkan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Justru, dia mengatakan MRT Jakarta siap memperluas jaringan hingga ke kawasan barat dan timur Jakarta.
"Ibu Kota mau pindah tidak ada masalah. Kami tetap lanjutkan pembangunan fase II dari Bundaran HI-Ancol Barat dan Fase III dari Kali Deres-Ujung Menteng. Kami ingin ekspansi terus," ujarnya dalam acara Forum Jurnalis MRT Jakarta di Lebak Bulus, Rabu (28/8/2019).
Selain itu, dia membandingkan progres pembangunan angkutan umum massal di negara-negara lain yang juga mengalami pemindahan ibu kota, seperti Korea Selatan, Malaysia, Australia, Amerika Serikat, hingga Brazil.
Menurutnya, ibu kota lama di negara-negara tersebut justru berubah menjadi kota metropolitan yang maju dan memiliki jaringan transportasi berbasis kereta yang modern.
"Cakupan jalur dan ridership [penumpang] MRT di kota-kota metropolitan bekas ibu kota, misalnya Seoul, Kuala Lumpur, New York, bahkan Rio de Janeiro justru meningkat pesan. Kami berharap Jakarta juga bisa seperti itu," ucapnya.
Baca Juga
Saat ini, MRT Jakarta baru mengoperasikan fase I Lebak Bulus-Bundaran HI dengan rata-rata jumlah penumpang 80 ribu-90 ribu per hari. Setelah ini, William mengatakan pihaknya sudah memulai pengadaan atau lelang perencanaan dan konstruksi fase II Bundaran HI-Kota.
Dia berharap konsep transportasi massal berbasis kereta tak hanya dibangun di Jakarta, tetapi kota-kota lain di Indonesia.
"Fase III proyek MRT dirancang sepanjang 87 kilometer dan terbentang mulai dari Balaraja di Provinsi Banten hingga Cikarang, Jawa Barat. Namun, fokus kami saat ini dari Kalideres, Jakarta Barat sampai Ujung Menteng, Jakarta Timur," imbuhnya.
Pemerintah pusat menganggarkan dana Rp466 Triliun untuk proyek pemindahan Ibu Kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Sekitar 19% dari anggaran tersebut berasal daria anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan skema kerja sama pengelolaan aset.
Adapun sisanya, sisanya 81 persen dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan investasi langsung baik oleh BUMN maupun swasta.
