Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI meluncurkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang berisi bantuan pemerintah serta ragam fasilitas sosial-perbankan.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini, mengungkapkan KJPD ini merupakan bagian dari sinergi BUMD dengan Dinas Sosial DKI. Penerima KPDJ dapat memanfaatkan layanan sosial, seperti naik Transjakarta gratis, membeli pangan bersubsidi dengan harga murah, serta memanfaatkan kartu ATM maupun JakCard Bank DKI.
"Untuk tahap pertama, Bank DKI telah mendistribusikan 7.137 KPDJ dari total 14.459 kartu yang disiapkan," katanya, Rabu (28/8/2019).
Dia menuturkan penerbitan KPDJ bertujuan meningkatkan kesejahteraan penyadang disabilitas serta membantu mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar serta mengakses pelayanan perbankan di ibu kota.
Melalui KPDJ, para penyandang disabilitas akan mendapatkan Dana Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 300.000/bulan.
Bagi nasabah yang tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi perbankan, lanjutnya, dapat memberikan surat kuasa kepada orang kepercayaan. Caranya, para penyandang disabilitas cukup membawa surat kuasa serta KTP pemberi dan penerima kuasa.
Baca Juga
"Untuk penerima KPDJ dibawah umur dapat diwakili oleh orang tua atau wali dengan membawa kartu keluarga dan akte kelahiran," imbuhnya.
Selain itu, Herry menghimbau para pemegang KPDJ atau penerima kuasa untuk melakukan penarikan tunai di cabang atau ATM Bank DKI. Penarikan dana KPDJ di mesin ATM bank lain dikenakan biaya sesuai ketentuan bank yang bersangkutan.
"Para pemegang KPDJ jangan sampai memberikan PIN kepada orang yang tidak berkepentingan," tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan KJPD merupakan bentuk bekerja sama dengan Bank DKI untuk menyalurkan dana bantuan sebesar Rp 300.000/bulan/orang per bulan yang dapat dicairkan setiap triwulan.
Penyandang Disabilitas yang menerima KPDJ merupakan penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar dan ditetapkan dalam Basis Data Terpadu (BDT), memiliki NIK Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Penyandang Disabilitas berada di luar panti baik milik pemerintah maupun daerah.
"Harapannya adanya dana ini nanti bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan khusus tersebut. Satu hal yang pasti bahwa kita semua sama, yang berbeda adalah pada kebutuhannya. Saya berharap semuanya nanti bisa merasakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan," kata Anies.
Perlu diketahui, penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta pada tahap I berjumlah 7.137 dari total jumlah yang terdata dalam Basis Data Terpadu sebanyak 14.459 orang.
Dari 7.137 orang, dibagi ke dalam 5 wilayah untuk Jakarta Pusat sebanyak 1.042 orang, Jakarta Utara berjumlah 1.322 orang, Jakarta Barat berjumlah 1.018 orang, Jakarta Selatan berjumlah 1.361 orang, dan Jakarta Timur berjumlah 2.352 orang, serta Kepulauan Seribu sebanyak 42 orang.
