Bisnis.com, JAKARTA — Belum ada titik temu antara Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) terkait kasus pemotongan kabel serat optik di beberapa kawasan Ibu Kota.
Apjatel sendiri telah resmi melayangkan aduan resmi ke Ombudsman RI Jakarta Raya, sebab fakta di lapangan pemotongan kabel telah membuat sejumlah instansi pemerintahan dan sektor swasta terkendala akses jaringan internet.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho sudah meminta pemerintah DKI Jakarta untuk menangguhkan aktivitas pemotongan jaringan kabel serat optik tersebut dan berkoordinasi dengan para pelaku kepentingan penyedia layanan telekomunikasi.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho pun mengakui bahwa Ombudsman telah memanggil pihaknya untuk memberikan keterangan terkait tuduhan pemotongan kabel sepihak ini.
"Ombudsman memanggil karena baru mendapatkan laporan sepihak dari pihak Apjatel, dia komplain Apjatel setelah begitu dipotong itu pelanggan dari si dia terganggu internetnya. Kalau masalah pelanggan bukan masalah pemprov," ungkap Hari, Senin (16/9/2019).
Hari masih kekeh bahwa pemotongan ini sesuai aturan dan merupakan konsekuensi pelaksanaan kegiatan strategis daerah (KSD) pelebaran trotoar dan peningkatan kualitas pejalan kaki besutan Pemprov DKI Jakarta.
"Sebetulnya saya sudah istilahnya memberikan kesempatan dia untuk menurunkan, mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, terakhir masih belum turunin makanya saya bilang Agustus enggak ada cerita," tambahnya.
Hari menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemotongan kabel utilitas serat optik di udara ini demi mengejar realisasi KSD. Setelah jalan Cikini Raya dan Dr Satrio, setelah itu aktivotas pemotongan akan berlanjut di Kemang, Salemba, dan Kramat Raya seiring dengan kegiatan penataan trotoar.
Menanggapai reaksi Pemprov DKI, Ketua Apjatel, Muhammad Arif Angga mengatakan, aksi pemotongan tanpa koordinasi tersebut justru berbanding terbalik dengan semangat Smart City yang tengah digalakkan pemprov.
"Dengan tidak mengatur dengan jelas infrastruktur telekomunikasi khususnya fiber optik, ini sebuah kemunduran dan kontradiktif dengan semangat smart city," ujar Angga, Senin (16/9/2019).
Arief meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak melupakan sejarah kemajuan kotanya. Dia menyebut, DKI Jakarta bisa berkembang pesat berkat salah satunya, sokongan teknologi.
Kabel serat optik yang beberapa tahun terpasang di DKI Jakarta mendukung warga DKI Jakarta berkreasi dan berinovasi serta mengembangkan bisnisnya.
"Jakarta jadi kota berkembang dengan masyarakat bisa menikmati kemudahan dalam hal digital karena didukung oleh backbone fiber optik yang ada," tambah.
"Fiber optik merupakan bagian terintegrasi dari jaringan telekomunikasi keseluruhan dalam mendukung smart city. Apalagi ke depan kita ditunggu oleh teknologi 5G yang membutuhkan lebih banyak fiber optic untuk menjamin kualitas layanan sesuai standar seluler generasi ke-5 tersebut," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
