Bisnis.com, JAKARTA--Pemprov DKI Jakarta meningkatkan anggaran perbaikan atau rehab gedung sekolah yang tersebar di lima wilayah kota dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu untuk tahun depan.
Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang diterima Bisnis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut masuk dalam program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Nilai tersebut melonjak drastis dibandingkan APBD 2019 dimana anggaran perbaikan sekolah ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun. Selain besaran anggaran, target sekolah yang direhab juga meningkat dari 167 lokasi menjadi 191 lokasi.
Meski demikian, Pemprov DKI tidak menuliskan secara detail dimana lokasi gedung sekolah yang akan diperbaiki total hingga akhir tahun depan.
Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Sekretaris Dewan segera mengagendakan pembahasan KUA-PPAS dan APBD 2020. Pasalnya, aturan Kemendagri mengharuskan APBD 2020 diketok pada November tahun ini.
Artinya, DPRD DKI hanya memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk membahas secara mendalam APBD 2020 yang diprediksi mencapai Rp96 triliun Rupiah.
“Agenda yang menjadi tanggung jawab utama DPRD DKI molor terlalu lama, khususnya pembahasan APBD 2020 dan juga pemilihan Wagub DKI," katanya ketika dikonfirmasi, Kamis (3/10/2019).
Dia menilai lambatnya penyerahan nama calon pimpinan definitif mengakibatkan kinerja dewan periode 2019-2024 menjadi terhambat dan tidak efektif.
Karena itu, dia mendorong agar penyusunan Alat Kelengkapan Dewan dapat segera terlaksana di awal bulan ini. Jika pembahasan AKD kembali molor, maka ruang pembahasan APBD 2020 hanya akan semakin sempit dan mustahil menghasilkan pembahasan yang berkualitas.
Termasuk soal adanya anggaran yang meningkat signifikan, salah satunya tender rehab sekolah di 191 lokasi.
“Saya yakin semua partai ingin APBD yang berkualitas. Namun, APBD senilai Rp96 triliun tidak akan maksimal kalau pembahasannya hanya satu bulan saja. Ini sebenarnya sudah sangat mepet sekali," jelasnya.
Karena itu, PSI meminta seluruh fraksi yang tediri dari 106 anggota dan 59 anggota baru untuk fokus membahas APBD 1-2 bulan ke depan ini.
Idris berharap para anggota baru, termasuk delapan anggota PSI DKI Jakarta, segera mempelajari usulan anggaran dan menguasai proses penganggaran agar bisa langsung membahas secara teliti dan kritis draft usulan dari Gubernur.
“Kalau DPRD yang baru mau menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya, inilah saatnya. Pembahasan APBD 2020 ini ajang pembuktian kualitas para anggota DPRD yang kembali terpilih maupun yang baru terpilih,” kata Idris.
