Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

2 Tahun Anies Pimpin Jakarta, Stabilitas Pangan Jadi Andalan

Stabilnya harga dan pasokan pangan Ibu Kota menjadi salah satu program yang diunggulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama dua tahun masa kepemimpinannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Antara
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Stabilnya harga dan pasokan pangan Ibu Kota menjadi salah satu program yang diunggulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama dua tahun masa kepemimpinannya.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memastikan stabilitas harga pangan dan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 triliun per tahun untuk subsidi bahan pangan. Sehingga, harga lebih murah serta dapat dijangkau oleh seluruh warga Jakarta, khususnya warga yang tidak mampu.

Komitmen ini diwujudkan dengan meluncurkan aplikasi info pangan murah Jakarta dan aplikasi sistem informasi pangan bersubsidi (SPIB), menyalurkan dana bantuan pangan non tunai bagi warga tidak mampu, menggelar pasar murah, serta membangun gerai pangan bersubsidi bagi pekerja atau buruh.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar Festival Pangan Jakarta 2019 yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang potensi pengembangan pangan di Jakarta.

Terbaru, Pemprov DKI Jakarta meresmikan JakGrosir pada 22 September 2019, yang merupakan pusat perkulakan pertama di Kepulauan Seribu, tepatnya berlokasi di Pulau Tidung Kecil.

"Jadi bukan hanya di kota saja. Di kabupaten-kabupaten Provinsi DKI Jakarta pun, kita berupaya membuat harga bahan pokok terjangkau dan satu harga. Buat pedagang-pedagang di Kepulauan Seribu, sekarang tak perlu lagi pergi ke Pulau Jawa untuk kulakan," ungkap Anies, Selasa (15/10/2019).

Pasalnya, harga kebutuhan pokok terutama bahan pangan di Kepulauan Seribu saat ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan harga yang ada di daratan Jakarta.

Dengan adanya JakGrosir, kini masyarakat Kepulauan Seribu dapat berbelanja kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta untuk menekan harga pangan.

Dengan lebih rendahnya harga suplai barang yang diterima oleh pedagang, diharapkan diikuti dengan harga yang lebih murah dan stabil ditingkat konsumen. Hal ini akan mendukung terkendalinya inflasi di Ibu Kota, serta daya beli masyarakat di Kepulauan Seribu bisa terjaga.

Dengan beroperasinya JakGrosir di Pulau Tidung Kecil ini, maka nantinya kebutuhan pangan murah dan subsidi untuk pulau-pulau yang ada di seluruh Kepulauan Seribu juga akan disalurkan dari sana.

Ke depan, JakGrosir diharapkan dapat hadir di wilayah atau pulau lainnya di Kepulauan Seribu. Adapun, jenis produk bahan pokok yang disubsidi, yakni:

-    Daging sapi: 35.000 rupiah per kg,
-    Daging ayam: 8.000 rupiah per kg,
-    Telur ayam: 10.000 rupiah per tray,
-    Beras: 30.000 rupiah per 5 kg,
-    Ikan: sekitar 13.000 rupiah per kg,
-    Susu: 30.000 rupiah per karton (isi 24 pak, @200 ml).

Satu paket komoditas ini memiliki harga pasaran sekitar Rp350.000. Namun, penerima manfaat program pangan murah cukup membayar sebesar Rp126.000 saja dan sisanya dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menyatakan, peruntukan target penerima subsidi pangan, yaitu pemegang KJP Plus, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, pemegang Kartu Lansia Jakarta, pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta.

Pada 2019, program Pangan Murah dianggarkan sebesar Rp1,078 triliun untuk 1.100.894 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018, yakni sebesar Rp885 miliar untuk 840.630 orang.  

Program pangan murah tersebut diselenggarakan di toko perkulakan dan pasar-pasar yang ada di Jakarta, buka setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.

Selain itu, pangan murah juga bisa diperoleh di sejumlah rusun dan RPTRA yang telah dijadwalkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, rutin diadakan setiap bulan, pada pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

Namun demikian, survei publik Populi Center mengungkap bahwa masyarakat masih menghendaki pengendalian harga bahan pokok oleh pemprov dengan persentase hingga 44,0 persen responden.

Disusul penyediaan lapangan pekerjaan dengan persentase 21,5 persen, pengentasan kemiskinan 14,7 persen, dan penanganan ketimpangan ekonomi 11,7 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper