Bisnis.com, JAKARTA — Hari ini tepat dua tahun Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, salah satu program yang dianggap jalan ditempat yakni program perumahan rakyat.
Anies mengakui bahwa target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dibuat, yakni 200.000 unit perumahan rakyat masih jauh dari harapan.
Oleh sebab itu, pihaknya tengah mengupayakan skema-skema baru demi percepatan pembangunan perumahan masyarakat Ibu Kota, yang kini bahkan telah menyentuh angka backlog 301.000 unit perumahan.
"Jadi benar teman-teman sekalian, target perumahan kita itu cukup tinggi. Saya perlu garis bawahi yang terkait dengan perumahan ini. Kita sedang menyiapkan Pergub, peraturan gubernurnya untuk insentif untuk swasta membangun hunian DP Nol Rupiah," ujar Anies, Selasa (15/10/2019).
Anies menjelaskan bahwa beberapa waktu belakangan, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) belum bisa dilakukan karena pemprov belum menunjukkan bukti nyata unit buatannya sendiri.
Seperti diketahui, Anies telah meresmikan 780 unit rumah DP 0 Rupiah pertama di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 21 lantai di atas lahan seluas 5.686 meter persegi.
Pihak UPT Rumah Samawa menyediakan tiga tipe dalam rumah Nuansa Pondok Kelapa ini. Pertama, tipe studio, berjumlah 240 unit dengan harga Rp 184,8 juta-Rp 195,5 juta. Kedua, tipe satu kamar, berjumlah 180 unit dengan harga Rp 210.760.000-Rp 213.400.000. Ketiga, tipe dua kamar, berjumlah 360 unit dengan harga Rp 304.920.000- Rp 310.640.000.
"Sudah terbukti dan sudah berjalan. Maka mengundang pihak swasta menjadi jauh lebih mudah. Karena mereka bisa melihat contohnya. Nah, strategi ini yang kita lakukan. Jadi harapannya ke depan KPBU terkait dengan perumahan DP Nol Rupiah itu bisa kita dorong lebih jauh lagi," tambah Anies.
Anies mengatakan bahwa program Rumah DP Nol Rupiah disambut antusias oleh masyarakat Ibu Kota. Sejak 28 Juli 2019, 1.790 orang dinyatakan lolos seleksi program DP 0 Rupiah dari 2.359 pendaftar.
Karena antusiasme masyarakat masih tinggi, Pemprov DKI membuka pendaftaran gelombang kedua pada 7 Agustus 2019 dan hingga saat ini masih membuka pendaftaran untuk penduduk dengan KTP DKI Jakarta yang berminat.
Dengan program Solusi Rumah Warga (Samawa) ini, warga Jakarta menengah ke bawah bisa memiliki rumah yang cicilannya relatif terjangkau, tanpa harus membayar uang muka. Hingga Oktober 2019, 78 kepala keluarga juga sudah melakukan akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sedangkan 64 kepala keluarga telah serah terima kunci dan siap menghuni rumah barunya.
“Jadi program ini bukan sekadar menyediakan rumah hari ini. Bukan sekadar memberikan akses pembiayaan hari ini. Program ini adalah dalam jangka panjang, membereskan ketimpangan yang ada di DKI Jakarta ini,” tegas Anies.
Sejak 28 Juni 2019, bus TransJakarta melayani penghuni rumah DP 0 Rupiah Nuansa Pondok Kelapa dari Halte BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Cawang, Jakarta Timur. Berkolaborasi dengan SMKN 26, SMKN 56, SMKN 52, SMKN 4 Jakarta, serta Universitas Trilogi Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga memberi referensi penataan hunian kepada calon penghuni.
Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP Nol Rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019. Sedangkan rumah DP 0 Rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020.
Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Perumda Sarana Jaya mencapai Rp 800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp 500 miliar.
Banyak pemohon yang lolos tahap pemeriksaan dokumen, tapi saat tahap permohonan Kredit Perumahan Rakyat tidak disetujui Bank DKI. Karena banyak pemohon yang pola pengelolaan keuangannya kurang sehat, seperti menanggung beberapa kredit pinjaman dalam jumlah cukup besar, sehingga akan sulit untuk mencicil KPR.
Bila telah menghuni rumah DP Nol Rupiah, penghuni dilarang menyewakan atau menjual kediamannya kepada orang lain.
“Sanksinya tidak akan ada lagi pakai surat peringatan, bisa langsung dicabut subsidinya dan (penghuni) diminta keluar,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Sudriyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
