APBD DKI : Pengesahan KUA-PPAS 2020 Dipastikan Molor

Target pengesahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 dipastikan molor.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 05 November 2019  |  20:55 WIB
APBD DKI : Pengesahan KUA-PPAS 2020 Dipastikan Molor
Seorang warga mandi di dekat bilik kakus atau jamban di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 10 miliar untuk memberantas kebiasaan buang air besar atau BAB sembarangan melalui program rehabilitasi septic tank dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI 2020. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Target pengesahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 dipastikan molor.

Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) KUA-PPAS 2020 yang seharusnya dijadwalkan hari ini Selasa (5/11/2019) tak bisa terlaksana lantaran belum rampungnya pembahasan di beberapa komisi.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan pihaknya masih membahas penyertaan modal daerah yang diajukan oleh delapan BUMD DKI. Dari delapan perusahaan daerah, dia mengaku sudah menyelesaikan pembahasan dengan lima BUMD.

Komisi B berencana menyelesaikan pembahasan usulan PMD dari Pam Jaya, Jaktour, dan Jakro pada Rabu (6/11/2019).

"Kalau di Komisi B ini persentase [pembahasan] baru 75%. Kami akan lanjutkan ini besok sampai Kamis. Intinya, ada komitmen harus selesai pekan ini," katanya di gedung DPRD DKI, Selasa (5/11/2019).

Dia menuturkan DPRD DKI mendukung pemberian PMD untuk perusahaan daerah. Pasalnya, kata dia, BUMD DKI saat ini menjadi ujung tombak penerapan program strategis Pemprov DKI, khususnya terkait pangan subsidi dan transportasi publik.

Apalagi, pembangunan dan pengelolaan moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), dan bus rapid transit (BRT) saat ini masih terus dibangun. Politisi Fraksi PKS tersebut menilai pengembangan transportasi publik akan membawa dampak positif, yaitu mengurangi kemacetan di jalan.

Setelah pembahasan di semua komisi rampung, anggaran akan dibawa ke rapat badan anggaran (Banggar) besar. Anggota Banggar, lanjutnya, akan menyisir ulang seluruh kegiatan dan mata anggaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

"Pelaksanaan Banggar besar waktunya agak molor karena jadwal mengikuti waktu penyelesaian di komisi-komisi. Kami berharap bisa pekan depan [Banggar besar]," jelasnya.

Dia mengungkapkan masih ada beberapa prosedur lagi yang harus dilalui sehingga akhirnya eksekutif dan legislatif bisa mengesahkan APBD DKI 2020 tepat waktu.

Menurutnya, semua anggaran yang telah disepakati komisi dan banggar besar akan dibahas lagi di SKPD sendiri untuk menentukan kegiatan mana saja yang menjadi prioritas tahun depan. Meski penyelesaian pembahasan di komisi molor, Abdul Aziz yakin APBD DKI dapat disahkan tepat waktu.

"Saya optimis bisa disahkan 30 November. Saya lihat semangat anggota dewan baru ini luar biasa. Walaupun sekarang ini masa reses, tetapi saya tetap undang, dan kehadirannya juga luar biasa, lebih dari 60%," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbd dki, KUA-PPAS

Editor : Rustam Agus
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top