Bisnis.com, JAKARTA — Komisi C DPRD DKI Jakarta bekerja hingga tengah malam demi membahas laporan performa dan proposal penyertaan modal daerah oleh BUMD.
Pembahasan di Komisi keuangan itu baru rampung pada Rabu (30/10/2019) pukul 11.30 WIB malam.
BUMD merupakan mitra Komisi C terkait dengan pendapatan daerah berupa dividen yang disetorkan dan PMD untuk membiayai proyek strategis daerah.
Sebanyak 20 perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir dalam pembahasan tersebut.
Mereka adalah PD Pasar Jaya, PDAM Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PD Dharma Jaya, PD PAL Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Tourisindo, PT Bank DKI, PT Tjipinang FS, PT Jakarta Prppertindo (Jakpro), PT Asuransi Bangun Askrida, PT Jamkrida, dan PT MRT Jakarta.
Perusahaan yang hanya sebagian sahamnya dimiliki Pemprov DKI juga hadir mempresentasikan kondisi perusahaan.
Dalam kelompok ini terdapat PT Pembangunan Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta International Expo, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Cemani Toka, dan PT Delta Djakarta.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas menjelaskan pada Kamis tujuh BUMD yang direncanakan mendapat PMD akan diundang kembali. Komisi C akan memutuskan apakah mereka layak menerima besaran PMD yang diajukan atau sebaliknya.
"Besok, tujuh BUMD yang mengajukan PMD akan kita undang untuk pemantapan. Ditambah Delta Djakarta yang belum sempat presentasi di malam ini," ujarnya, Rabu (30/10/2019).
Dalam pembahasan KUA-PPAS ini beberapa BUMD merevisi besaran PMD yang diajukan. Selanjutnya Komisi C akan menimbang lagi untuk mengkaji urgensi kegiatan dan besaran PMD yang diajukan.
Berikut beberapa revisi pengajuan PMD sebelum revisi atau tahap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan setelah revisi KUA-PPAS APBD 2020:
| BUMD | Pengajuan KUA-PPAS | Revisi KUA-PPAS | Kegiatan (Ket) |
| PAM Jaya | Rp3,3 triliun | Rp1,7 triliun | Pembangunan SPAM Jatiluhur 1, Pipa Distribusi dan Penurunan NRW, Pembangunan SPAM Pesanggrahan tahap II dan Ciliwung/Pejaten, Relokasi SPAM Cilandak, Reinforcement & Extention jaringan Transmisi & Distribusi, Relokasi pipa akibat proyek MRT tahap II dan proyek lain, Supply ke area Pegadungan-BP & Reservoir Cikokol, Pelayanan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Relokasi akibat proyek pemerintah diproyeksi memiliki biaya lebih rendah) |
| Dharma Jaya | Rp100 miliar | - | (Dharma Jaya tak jadi mengajukan PMD akibat regulasi yang tidak memungkinkan Dharma Jaya menambah modal dasar lewat PMD) |
| Pembangunan Sarana Jaya | Rp999 miliar | Rp999 miliar | Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur (Tetap) |
| Tjipinang FS | Rp150 miliar | Rp150 miliar | Penyediaan beras, jagung, telur, susu UHT, ikan kembung, dan bawang putih (Tetap) |
| Jakpro | Rp2,3 triliun | Rp5,1 triliun | Pembangunan Stadion BMW, Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah, Pembangunan LRT, Pembangunan Sarana-Prasarana Formula E (Revitalisasi TIM diproyeksi lebih mahal Rp400 miliar) |
| Jaktour | Rp92 miliar | Rp92 miliar | Perbaikan alat produksi Grand Cempaka Resor, D'Arcici Cempaka Putih, dan D'Arcici Plumpang (Tetap) |
| MRT Jakarta | Rp2,6 triliun | Rp2,6 triliun | Penyelesaian Moda Raya Terpadu (MRT) fase 1 dan pembangunan MRT fase 2 (Tetap) |
| Total | Rp9,7 triliun | Rp10,8 triliun |
