Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah proyek pelebaran trotoar yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga menyebabkan kemacetan seperti yang disampaikan oleh anggota DPRD DKI.
"Setahu saya yang bikin macet itu mobil dan motor ya, bukan trotoar ya," kata Anies saat ditemui di Balai Agung Balai Kota Jakarta, Senin (11/11/2019).
Anies mengatakan kemacetan terjadi karena volume kendaraan terus meningkat dari waktu ke waktu dan pelebaran trotoar tidak berpengaruh terhadap padatnya kendaraan di Jakarta.
Menurut dia, panjang jalan di Jakarta tidak berubah. Jumlah kendaraan bermotornya yang meningkat banyak. "Itu yang harus ditangani dengan lebih banyak mau menggunakan kendaraan umum."
Anies mengatakan pembangunan dan pelebaran trotoar yang saat ini dilakukan justru untuk meningkatkan volume pengguna kendaraan umum agar lebih nyaman berjalan kaki dan memudahkan integrasi layanan transportasi umum.
Dia mencontohkan saat ini dengan terintegrasinya layanan transportasi umum lewat JakLingko, pengguna kendaraan umum di Jakarta meningkat dalam 2 tahun terakhir.
Sejak 2017 pengguna layanan transportasi umum yang berjumlah 340.000 orang meningkat hingga 700.000 orang pada 2019 karena integrasi layanan transportasi umum yang membaik.
Oleh karena itu, Anies mendukung pejalan kaki mendapatkan trotoar yang nyaman sebagai bagian dari integrasi layanan transportasi umum.
"Sekarang kita bangun jalan untuk kaki supaya warga lebih banyak berjalan kaki. Kita perhatikan semua kota modern dan kosmopolitan seperti Jakarta dengan kegiatan interaksi yang amat intensif, selalu punya fasilitas pejalan kaki yang baik. Itu yang kita dorong ke sana," kata Anies.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan pembangunan trotoar yang dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies menimbulkan kemacetan.
Menurut dia, tidak pernah dalam sejarah selama 10 tahun ini macetnya sampai di ujung depan Senen.
"Ini apa dampak pembangunannya atau apa? Karena ini kan jalan dipersempit. Mau tidak mau besok akan seperti itu. Ini harus dilihat," kata Ida Mahmudah saat dijumpai di ruang Komisi D usai rapat anggaran KUA PPAS 2020 bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
