Meski Partai Pengusung, PKS Kritisi Program Unggulan Anies

Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) tetap menyoroti program-program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di samping memberikan berbagai masukkan untuk program-program di tahun 2020.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 04 Desember 2019  |  20:59 WIB
Meski Partai Pengusung, PKS Kritisi Program Unggulan Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat peluncuran program "Rumah DP 0 Rupiah" di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (12/10/2018). - ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Bisnis.com, JAKARTA — Walaupun berstatus sebagai partai pengusung, Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) tetap menyoroti program-program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di samping memberikan berbagai masukkan untuk program-program pada 2020.
 
Hal ini terungkap dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).
 
Fraksi PKS diwakili Mohammad Arifin tampak mengkritisi penyelenggaraan Formula E, hingga program Rumah DP Nol Rupiah yang notabene merupakan program unggulan atau janji politik Anies.
 
"Fraksi PKS mendukung penyelenggaraan Formula E yang akan diadakan di tahun depan untuk mendorong pariwisata dan menggerakkan perekonomian di Jakarta. Namun, Fraksi PKS meminta dilakukan evaluasi lagi terhadap alokasi anggaran untuk Formula E yang sangat besar namun tidak cukup rinci dan jelas," ujar Arifin.
 
Menurut Fraksi PKS, anggaran Formula E perlu difokuskan pada alokasi yang langsung dibutuhkan untuk penyelenggaraan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta perlu mendorong keterlibatan swasta atau pihak sponsorship untuk pembiayaan Formula E.
 
"Sehingga tidak terlalu membebani APBD. Bagaimana pun, anggaran tetap perlu diprioritaskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat langsung," tambahnya.
 
Sementara itu, terkait program Rumah DP Nol Rupiah atau Solusi Rumah Warga (Samawa), Fraksi PKS mengungkapkan kekecewaan terhadap lambatnya penetapan penghuni, disebabkan proses yang tidak jelas dan pasti Unit Fasilitas Pengadaan Rumah Samawa.
 
"Banyak pemohon hunian ini yang statusnya di UFPRS atau perbankan tidak ada kejelasan. Padahal, ini program yang baik dan ditunggu banyak warga. UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan kepemilikan Rumah Susun Hak Milik Samawa ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan Pembayaran cicilan," tambahnya.
 
Selain itu, PKS menyarankan Pemprov DKI melakukan percepatan sertifikasi tanah sistematis lengkap, meningkatkan anggaran pelayanan kesehatan, mendorong program Pelatihan Kewirausahaan Terpadu, mempercepat realisasi sistem perpajakan online, serta memperketat pengelolaan aset, misalnya indikasi Rawa Rorotan-Cakung yang dikomersialisasi pengembang swasta atau tanah 65 Ha di Cengkareng yang belum termanfaatkan.
 
Terakhir, terkait dengan belanja, Fraksi PKS mengapresiasi upaya Pemprov melakukan normalisasi waduk, mendukung kenaikan dana hibah untuk kesejahteraan guru madrasah, serta berharap Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meningkatkan alokasi anggaran untuk PAUD dan anak berkebutuhan khusus.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
anies baswedan, dki jakarta

Editor : Miftahul Ulum
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top