Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemprov DKI Kirim RAPBD 2020 ke Kemendagri untuk Dievaluasi

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 telah dikirimkan Pemprov DKI Jakarta pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi paling lama 15 hari sebelum dikembalikan pada DKI Jakarta.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 Desember 2019  |  07:33 WIB
Ilustrasi APBD - kopel/online.or.id
Ilustrasi APBD - kopel/online.or.id

Bisnis.com, JAKARTA  - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 telah dikirimkan Pemprov DKI Jakarta pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi paling lama 15 hari sebelum dikembalikan pada DKI Jakarta.

Akan tetapi ketentuan itu ternyata 15 hari kerja, yang jika dihitung dari diserahkannya dokumen pada 11 Desember 2019, kemungkinan bisa melewati ketentuan batas waktu yang ditetapkan yaitu 31 Desember 2019 untuk menghindari sanksi tidak bisa membelanjakan anggarannya selama enam bulan.

"Yang penting, kalau kami saklek menggunakan 15 hari, malah saya khawatir jangan-jangan masuk Januari (hingga 6 Januari 2020)," ucap Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Syarifuddin menjelaskan APBD DKI Jakarta 2020 harus ditetapkan sebelum pergantian tahun atau terakhir 31 Desember 2019 untuk menghindari sanksi.

Hal tersebut berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam Pasal 312 dijelaskan bila APBD belum disahkan sebelum tahun anggaran baru, maka ada sanksi administratif tidak dibayarkan gaji selama enam bulan.

"Apabila sampai dengan sebelum dimulainya tahun anggaran, berarti (tahun anggaran baru) 1 Januari belum juga disetujui bersama APBD, maka itu kepada kepala daerah atau DPRD itu dapat dikenai sanksi," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 sebesar Rp87,95 triliun hasil dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Adapun rincian RAPBD DKI 2020 senilai Rp87,95 triliun dengan pendapatan daerah sebesar Rp82,19 triliun, belanja daerah sebesar Rp79,61 triliun, surplus anggaran sebesar Rp 2,58 triliun.


 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dprd dki apbd dki

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top