Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov DKI memberi izin acara musik bergenre elektronik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang akan berlangsung mulai hari ini. Pihak kepolisian telah mempersiapkan petugas untuk mengamankan acara tersebut.
Konser DWP sendiri ditentang oleh ormas Gerakan Pemuda Islam dengan mengadakan demosntrasi ke Balai Kota DKI Jakarta.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan pihaknya siap mendukung (back up) pengamanan di lapangan lantaran Pemprov DKI sudah memberi izin kepada penyelenggara.
"Total ada 597 personel yang akan diturunkan," katanya di Balai Kota DKI, Jumat (13/12/2019).
Dia menuturkan proses pengamanan akan dimulai pada hari ini. Namun, dia mengaku petugas telah datang ke lokasi acara sejak Kamis (12/12/2019).
Polres Metro Jakarta Pusat sudah koordinasi dengan penyelenggara dan Pemprov DKI. Nantinya, kata dia, ada petugas Polri yang berkoordinadi dengan petugas Satpol PP untuk membaur penonton dan panitia.
"Ada petugas yang menyerupai preman. Ada juga yang bersama dengan panitia. Sudah ada bagian masing-masing," ucapnya.
Harry menuturkan tidak melarang aksi unjuk rasa organisasi masyarakat yang menolak DWP 2019.
Namun, dia mengingatkan pengunjuk rasa agar tidak bertindak anarkis dan menganggu ketertiban umum.
"Jangan sampai mengganggu arus lalu lintas dan membuat keributan. Semua ada aturannya," ujat Harry.
Puluhan orang yang targabung dalam Gerakan Pemuda Islam sebelumnya berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Kamis (12/12/2019).
Hakim menyesalkan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memberikan izin penyelenggaraan DWP yang ke-11 dilakukan di Jakarta. Padahal, penyelenggaraan musik bergenre EDM itu telah dipindahkan ke Denpasar, Bali pada 2017.
Seperti diketahui, acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu yang ke-11 itu bakal diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
