Evaluasi Program Gubernur DKI : Eksekusi Kebijakan Masih Lemah

Kebijakan dan program yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagian besar belum bisa diterima secara utuh oleh masyarakat Ibu Kota. Salah satunya, akibat eksekusi kebijakan yang cenderung lemah.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 14 Oktober 2019  |  20:54 WIB
Evaluasi Program Gubernur DKI : Eksekusi Kebijakan Masih Lemah
Pengunjung beraktivitas di taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan dan program yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagian besar belum bisa diterima secara utuh oleh masyarakat Ibu Kota. Salah satunya, akibat eksekusi kebijakan yang cenderung lemah.

Hal ini terungkap dalam diskusi hasil survei publik Populi Center bertajuk 'Kebijakan Publik dan Rasionalitas Warga Jakarta dalam Dua Tahun Pemerintahan Anies Baswedan', di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (14/10/2019).

Deputi Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona menjelaskan bahwa survei ini berupaya mengukur persepsi publik terkait beberapa program besutan Anies dan upayanya memecahkan berbagai masalah isu perkotaan.

Selain itu, survei ini pun berupaya membandingkan kebijakan yang serupa kebijakan gubernur sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama, tetapi memiliki narasi berbeda.

Afrimadona menjelaskan bahwa survei ini menggunakan metode khusus untuk mengetahui seberapa besar penerimaan masyarakat pada suatu kebijakan, di luar sosok pemimpin pembuat kebijakan tersebut.

"Kita melihat, jangan-jangan masyarakat tidak paham dengan narasi kebijakan yang ada, sehingga hasil survei kita sebelum-sebelumnya itu bermasalah. Maka kita melakukan survei eksperimen ini. Ternyata memang iya, pemilik kebijakan itu sangat mempengaruhi opini masyarakat tentang kebijakan itu sendiri," ujar Afri.

Oleh sebab itu, Populi Center menggunakan metode membagi kelas eksperimen dan kontrol. Dalam kelas eksperimen, gubernur pembuat kebijakan disertakan dalam narasi. Sementara dalam kelas kontrol, pembuat kebijakan tak disertakan tetapi narasi kebijakan diperjelas.

Hasilnya, beberapa kebijakan Anies yang dianggap memuaskan pada masyarakat di kelas eksperimen, ternyata tak begitu signifikan dipilih masyarakat di kelas kontrol.

Misalnya, dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Program bantuan dana pendidikan Anies dianggap lebih tepat sebesar 55,0 persen daripada program Ahok yang hanya 34.3 persen.

Namun, dalam kelas kontrol, kebijakan Ahok justru dianggap lebih baik dari kebijakan Anies dengan masing-masing 46,0 persen dan 45,0 persen. Maka, dalam kebijakan KJP Plus ini program Anies memiliki konsekuensi berupa eksekusi berupa pengawasan yang harus lebih ketat.



Program naturalisasi sungai era Anies pun serupa. Dalam kelas eksperimen, kebijakan Anies dianggap lebih tepat oleh 52 persen masyarakat. Namun, dalam kelas kontrol, betonisasi sungai yang merupakan program normalisasi sungai era Ahok mendapat respon lebih baik (50,7 persen).



Begitu pula dengan kebijakan terkait reklamasi dan penataan Tanah Abang. Program Anies di kelas eksperimen lebih unggul, namun di kelas kontrol di mana narasi kebijakan lebih dominan, program Ahok ternyata lebih dipilih masyarakat.



Kebijakan yang membuat Ahok unggul di kedua kelas, yakni terkait pengaduan masyarakat dan transparansi informasi publik. Sementara, kebijakan yang mampu membuat Anies unggul di kedua kelas, yakni kebijakan terkait Monas dan TGUPP.

Anies Baswedan dianggap mampu mengelola Monas secara tepat dengan membukanya sebagai ruang publik dan menempatkannya sebagai simbol kota Jakarta di mata internasional lewat ajang Formula E.



Sementara itu, beberapa program baru besutan Anies seperti Jak Lingko dan Rumah DP Nol Rupiah pun masih belum optimal mampu memuaskan masyarakat.



Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa kelemahan utama Anies selama dua masa kepemimpinannya di Jakarta, yakni belum mampu mengeksekusi kebijakan yang diawali landasan ilmiah dan capaian yang terukur.

Beberapa kebijakan cenderung menanggapi masalah yang ada secara responsif. Misalnya, normalisasi sungai yang berganti nama menjadi naturalisasi sungai hingga kini belum terlihat lagi aksinya di lapangan. Sementara Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang berganti nama menjadi Taman Maju Bersama kini terkesan melambat.

"Saya juga audah bilang itu sebelum Anies dilantik. Tolong program-program yang sudah berjalan baik dan dinikmati publik Jakarta, jangan dihapus. Teruskan. Sebagai gubernur baru, carilah program yang belum tersentuh oleh gubernur sebelumnya," ungkap Agus

Oleh sebab itu, Agus mengapresiasi program-program baru Anies seperti Jak Lingko dan Rumah DP Nol Rupiah. Hanya saja, eksekusi program dan pemetaan rencana ke depan perlu lebih dimatangkan.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Perkotaan Nirwono Joga yang mengungkapkan hal berbeda.

Menurutnya, program Anies yang kurang memuaskan publik memiliki kelemahan dari sisi realisasi atau eksekusinya, yang terkadang lepas dari substansi masalah itu sendiri.

Misalnya, program Rumah DP Nol Rupiah gagal memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, percepatan pembangunan perumahan pun tak tercapai.

"Saya konfirmasi sendiri ke Dinas Perumahan, beliau bilang hingga kini belum ada peta jalan pembangunan rumah susun. Padahal kita backlog-nya 301.000 unit. Jadi kalau kita bagi sampai 2030, per tahun itu minimal 30.000 unit rusun. Jadi daripada sibuk mengganti nama, pekerjaan rumah utamanya harusnya diselesaikan," ungkap Nirwono.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemprov DKI, dki jakarta

Editor : Rustam Agus
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top