Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengungkap dua pendapat berseberangan soal penanganan Kali Ciliwung.
Hal ini disampaikan keduanya selepas mengecek kondisi banjir DKI Jakarta lewat udara bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Monas, Rabu (1/1/2020).
Basuki menekankan bahwa hujan lebat dengan intensitas tinggi memang menjadi faktor utama, yakni 377 mm daripada batas normal 50 mm sampai 100 mm 377 mm.
"Namun, mohon maaf bapak gubernur. Dalam penelusuran Kali Ciliwung, nyata. Kali Ciliwung sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat InsyaAllah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Jadi nanti saya dan pak Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu," ujar Basuki.
Menurut Basuki, termasuk sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, yang pembebasan lahannya baru 600 m dari 1,2 km. Basuki berharap Anies yang memiliki keahlian untuk persuasif kepada masyarakat mampu mempercepat progres tersebut.
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudaham bisa kita tangani," tambahnya.
"Karena lebarnya [Kali Ciliwung] sudah sempit, lebarnya berkurang. Kalau lihat sekarang itu rumah bukan bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah. Keahlian beliau [Anies] untuk bisa persuaif dengan masyarakat. Kami akan mendukung programnya, untuk bisa ditangani, tanpa itu pasti akan menghdapi hal-hal terus berulang sepreti ini," ungkap Basuki.
Menanggapi hal ini, Anies pun mengungkapkan pendapatnya terkait normalisasi sungai, dibandingkan dengan program naturalisasi sungai besutannya.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan, karena tadi bapak menyampaikan [soal normalisasi sungai]. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," ujarnya.
"Kita sudah menyaksikan bulan Maret lalu di Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem," tambah Anies.
Oleh sebab itu, menurut Anies kuncinya ada pada pengendalian air sebelum masuk ke Ibu Kota. Anies berharap dua bendungan yang merupakan proyek strategis KemenPUPR, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi bisa cepat rampung demi mengatasi banjir di Jakarta.
"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, InsyaAllah bisa dikendalikan. Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan [di atas] yang digunakan untuk perumahan. Sehingga air pun mengalir ke sungai," jelas Anies.
"Jadi, kita berharap ada langkah cepat penuntasan pengendalian air sebelum masuk kawasan pesisir. Tapi pada fase ini yang penting warga selamat penanganan cepat, setelah itu kita duduk bersama untuk memastikan bahwa master plan dari penyelesaian banjir ini sinkron," tutupnya.
