Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mendukung langkah Pemprov DKI menerapkan larangan penggunaan kantong belanja plastik.
Hal itu dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Peratuan Gubernur DKI No 142/2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.
"Kalau kami dari pelaku usaha sangat mendukung kebijakan itu. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Jangan salah, langsung atau tidak langsung plastik berkontribusi terhadap banjir," katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (7/1/2020).
Meski demikian, dia meminta Pemprov DKI turun untuk melaksanakan sosialisasi aturan tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pasalnya, sebagian besar warga Ibu Kota terbiasa menggunakan kantong plastik tanpa biaya.
Sarman mendukung ketetapan Gubernur Anies yang memberi tenggat waktu penerapan seluruh isi Pergub 142/2020 hingga Juni tahun depan.
"Pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor ritel butuh masa transisi. Pelan-pelan ada kesadasaran masyarakat membawa kantong sendiri saat belanja. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi sangat dibutuhkan," jelasnya.
Baca Juga
Dia mengatakan asosiasi terkait juga siap memberi pengarahan kepada pelaku usaha, khususnya yang berhubungan langsung dengan konsumen. Menurutnya, implikasi program tersebut baru bisa dirasakan setelah Juni 2020.
Salah satu indikator yang bisa dilihat, yaitu berkurangnya sampah plastik di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dia juga meminta agar pemerintah menerapkan insentif dan disintensif secara proporsional.
"Dinas Lingkungan Hidup harus memantau juga. Kalau sampah plastik terbukti berkurang, artinya program ini berhasil. Dampak lainnya, akan membuka peluang usaha pembuatan kantong ramah lingkungan," ungkapnya.
