Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Revitalisasi Monas sebenarnya punya semangat baik yakni merampungkan penataan kawasan Medan Merdeka, sebagai ikon kebanggaan Indonesia sekaligus pusat kegiatan di DKI Jakarta.
Namun, segala perencanaan dan desain yang baik, harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan proyek yang baik pula. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga pada akhirnya polemik Revitalisasi Monas pun mencuat ke publik.d
Hal ini disampaikan anggota tim pemenang sayembara revitalisasi kawasan Medan Merdeka dari PT Labo Indonesia (LABO.) Deddy Wahjudi kepada Bisnis, Minggu (26/1/2020).
Sebelumnya, ada dua sayembara terkait Revitalisasi Monas yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta pada akhir 2018. Yaitu, Desain Kawasan Medan Merdeka yang dimenangkan Deddy bersama tim atas nama Nelly Lolita dan esain interior Tugu Monas yang dimenangkan tim atas nama Mei Mumpuni.
Arsitek jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menganggap inisiasi Pemprov DKI Jakarta menata dan merampungkan Monas sebagai ruang publik yang ideal dimana pihak Kementerian Sekretariat Negara juga menjadi salah satu jurinya, patut diapresiasi. "Ini juga salah satu ajang yang cukup prestisius yang diikuti banyak arsitek," ungkapnya.
Oleh sebab itu, menanggapi polemik yang terjadi akibat Revitalisasi Monas, Deddy bersama timnya yang juga terlibat dalam pengembangan masterplan kawasan Gelora Bung Karno ketika Asian Games ini pun memberikan catatan.
Baca Juga
"Sebelum dikerjakan konstruksinya memang harus dengan proses yang baik tadi. Pengembangan desain yang menyeluruh, waktu yang cukup, tim pengembangan desain yang lengkap, sehingga tahapan konstruksinya nanti tidak ada masalah," jelasnya.
Deddy menjelaskan bahwa Plaza Selatan yang sekarang sedang dibangun tampak terdapat pelebaran dimensi, padahal ini merupakan satu elemen penting dari proposal desain yang menguatkan poros utara-selatan dari Taman Medan Merdeka.
Menurutnya, Pemprov perlu sikap konservasi lebih dalam praktiknya, yaitu pengembangan desain yang beradaptasi pada kondisi eksisting posisi pohon.
Prosedur pengembangan desain harus berbasis pada data ukur eksisting termasuk pemetaan titik pohon, pelibatan berbagai disiplin ilmu, dan waktu yang cukup, serta pilihan spek material hijau dan proses konstruksi yang ramah alam adalah aspek-aspek yang penting dilakukan.
Selain itu, menurut Deddy, Pemprov DKI Jakarta terbilang terburu-buru, karena mungkin proyek ini berada di akhir tahun. Sehingga proses sosialisasi seperti rencana pentahapan, proses penghijauan spesifik, area parkir yang dihutankan, median hijau pada as diagonal yang diperlebar, memanen air untuk kebutuhan perawatan, dan lain-lain tidak tersampaikan secara baik.
"Karena kalau kita bicara masterplan sebuah kawasan itu, eksekusi pengembangan desainnya tidak bisa parsial. Jadi harus keseluruhan dulu disiapkan, baru pekerjaan [teknisnya] secara parsial. Jadi harus dipastikan dokumen pengembangan desainnya lengkap secara menyeluruh," tambahnya.
Harapan Besar
Besar optimisme dari tim desainer agar konsep penataan Taman Medan Merdeka yang bertajuk 'Labuan Nusantara' dengan tema Monumentalitas Baru, Spirit Konservasi, dan Kesederhanaan Desain merespon Alam dapat terlaksana secara lebih ideal.
Terlebih, desain Monas di masa depan masih akan mempertahankan fungsi ruang terbuka hijau, dengan drainase dan serapan aliran air yang semakin baik. Ditambah, Taman Medan Merdeka telah disiapkan sebagai salah satu ruang integrasi transportasi dari Stasiun Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) di bagian barat Medan Merdeka ke Stasiun Gambir.
Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar memgungkap harapan serupa. Menurutnya, Monas kini belum optimal sebagai penjaga koefisien run off atau intensitas aliran air hujan yang langsung jatuh ke saluran.
"Konsep desain revitalisasi Monas dengan menambah ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru akan meningkatkan proses natural di Jakarta Pusat," jelasnya kepada Bisnis.
"Kawasan Monas luasnya sampai lebih kurang 100 hektare, sebenarnya sangat signifikan untuk mengurangi debit air run off. Bahkan, berpotensi membentuk microclimate di kawasan Jakarta Pusat," tambahnya.
Perencanaan Belum Matang
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah sebelumnya menekankan bahwa penataan Taman Medan Merdeka merupakan bagian penataan Monas secara keseluruhan yang targetnya rampung pada 2021.
"Monas belum pernah selesai, dan presiden pertama sampai sekarang belum pernah meresmikan Monas," ungkapnya dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Saefullah memastikan bahwa setelah hasil sayembara selesai digelar, gubernur sebagai badan pelaksana pada saat itu sebenarnya sudah memberikan laporan formal tertulis pada presiden.
Pelaksanaan pun telah sesuai dengan Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang di dalamnya tercantum Gubernur merupakan Ketua Badan Pelaksana.
Tugasnya yakni mengatur rencana pemanfaatan ruang, sistem transportasi, pertamanan, arsitektur dan estetika bangunan, pelestarian bangunan bersejarah dan pembangunan fasilitas penunjang.
Saefullah pun menjamin upaya pelestarian pohon di Monas pun masih berlangsung. Tercatat ada 55 pohon yang Pemprov DKI Jakarta pindahkan ke sisi barat Monas dan 30 pohon ke sisi Timur.
Namun, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan perencanaan proyek yang tampak kurang matang. Baik dalam waktunya yang memasuki musim penghujan, dan pelaksanaannya yang tak memikirkan penambahan RTH.
"Karena dana ratusan miliar lebih baik digunakan untuk menambah RTH baru, menambah lebih banyak daerah resapan banjir. Apalagi Jakarta baru saja dilanda banjir. Tidak ada kejelasan kenapa 190 pohon tersebut harus ditebang, harusnya desainnya menyesuaikan dengab kondisi pohon eksisting," ujarnya kepada Bisnis.
Nirwono menyarankan Dinas terkait dari Pemprov DKI harus menjelaskan secara rinci dulu kepada publik terkait rencana induk penataan Monas dan pelaksanaan kerjanya secara spesifik dan terbuka sebelum memulai pembangunan. Terlebih, Monas masuk sebagai lanskap cagar budaya di Indonesia.
