Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Proyek TOD Stasiun MRT Masih Tunggu Tanda Tangan Anies

PT MRT Jakarta tinggal menunggu tanda tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk secara resmi dapat mengelola kawasan stasiun kereta Moda Raya Terpadu (MRT)
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 12 Februari 2020  |  18:36 WIB
Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) melintas di Stasiun CSW, Jakarta, Senin (1/4/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) melintas di Stasiun CSW, Jakarta, Senin (1/4/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta tinggal selangkah lagi menjadi pionir penataan kawasan stasiun sebagai area Transit Oriented Development (TOD).

PT MRT Jakarta tinggal menunggu tanda tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk secara resmi dapat mengelola kawasan stasiun kereta Moda Raya Terpadu (MRT) kelolaannya menjadi pusat bisnis dan perumahan rakyat.

"TOD yang terdekat yang sudah kita ajukan ke Pemprov DKI adalah TOD [Stasiun MRT] Dukuh Atas. Ini belum bisa kita mulai aktivitas [pembangunan] karena masih menunggu persetujuan Peraturan Gubernur dari Pemprov DKI," ungkap Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta Tuhiyat kepada Bisnis, Rabu (12/2/2020).

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto membenarkan bahwa desain pengelolaan kawasan TOD besutan PT MRT Jakarta tengah memasuki tahap penyelarasan.

"Iya, betul sudah di kita. Masih berjalan proses review-nya. Sekarang dalam tahap menyinkronkan dengan rencana kota ke depan. Karena masih ada masukkan dari berbagai pihak yang mesti kita akomodiasi," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/2/2020).

Lebih Cepat Lebih Baik

Sebelumnya, Tuhiyat menjelaskan bahwa semakin cepat rampungnya landasan hukum TOD, diharapkan mampu mendorong PT MRT Jakarta semakin cepat pula dalam meralisasikan target pendapatan nontiket (nonfarebox) mencapai 70 persen dari total pendapatan perusahaan.

Artinya, TOD bukan hanya berguna sebagai fungsi sosial dalam konteks penataan kawasan dan mendorong urban regeneration. Namun, juga demi membantu pemerintah, karena dengan TOD, MRT bisa lepas dari subsidi transportasi (Public Service Obligation/PSO) dengan target 15 tahun mendatang.

Sesuai amanat Peraturan Gubernur No 67/2019 tentang Kawasan Berorientasi Transit, calon pengelola kawasan TOD mesti mengajukan diri dan rancangan kawasan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PT MRT Jakarta sendiri telah mengajukan lima kawasan stasiun potensialnya sebagai pelopor TOD, yakni Dukuh Atas 'Poros Transit Internasional', Istora Senayan 'Kolase Aktivitas di Pusat Jakarta', Blok M - ASEAN 'Green Creative Hub', Fatmawati 'Ruang Atas Dinamis', dan Lebak Bulus 'Gerbang Terminus Selatan Jakarta'.

Tuhiyat mengungkap bahwa total investasi proyek pengembangan lima kawasan TOD ini berkisar di angka Rp120 triliun berasal dari berbagai sumber.

Namun, potensi pendapatan dari pengelolaan kawasan ini diproyeksi sanggup membawa PT MRT Jakarta mengantongi Rp240 triliun, serta berkontribusi membangun 500.000 hunian baru untuk warga Ibu Kota.

"Karena banyak juga lahan-lahan dan banguanan Pemprov di kawasan [TOD di lima stasiun MRT] ini, seperti pasar atau terminal, skema pemanfaatannya akan kita optimalkan untuk mixed use. Sehingga, diharapkan akan mendorong pembangunan hunian juga," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William P Sabandar sendiri mengungkap pengelolaan TOD merupakan salah satu capaian besar yang ditargetkan perusahaannya pada tahun ini.

Namun, William memahami, pembentukan regulasi tak akan mudah. Utamanya karena ada dua Peraturan Gubernur yang akan dibentuk. Yakni pemberian kewenangan buat PT MRT Jakarta dalam pengelolaan kawasan, dan Pergub panduan rancang kota itu sendiri.

"Ini akan memungkinkan PT MRT Jakarta memiliki otoritas dan menjalin komunikasi teknis secara profesional dengan para stakeholder di sekitar kawasan, di mana sebelumnya hal ini hanya bisa dilakukan pemerintah," ujarnya baru-baru ini.

Sementara itu, dalam proses internal perusahaan, PT MRT Jakarta tengah mempersiapkan sebuah anak perusahaan yang akan mengurus core business di bidang properti untuk pengelolaan TOD.

Pionir Skala Nasional

William meyakini bahwa MRT Jakarta sanggup menjadi perusahaan pelopor pengelolaan TOD di Indonesia.

Pasalnya, PT MRT Jakarta pun dipercaya pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) membentuk PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

MRT Jakarta akan berperan besar dalam penataan stasiun-stasiun ini, sebab memiliki kepemilikan saham 51 persen, "MRT Jakarta lewat PT MITJ kini sedang mempersiapkan study kelayakan (Feasibility Study) pengembangan TOD di seluruh stasiun Jabodetabek," ungkapnya.

Nantinya, MITJ bukan hanya diminta menata 72 stasiun-stasiun KRL di Ibu Kota dan sekitarnya, namun juga pengelolaan Kereta Bandara dan Kereta Commuterline, serta pembangunan Elevated Loop Line.

"Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI, MRT, dan KAI menginginkan adanya quick win. di empat stasiun, yaitu Stasiun Senen, Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Sudirman akan dibangun gambaran awal konsep TOD yang targetnya selesai pada Maret 2020," tambah William.


Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mrt tod
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top