Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov DKI berupaya menekan kenaikan inflasi harga dengan menjual paket pangan murah bagi warga Ibu Kota.
Kolaborasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.
“Bank DKI Bersama Dinas KPKP DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya menggelar Program Pangan Murah Jakarta,” ujar Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini seperti dikutip dalam siaran pers, Kamis (13/2/2020).
Dia menjelaskan program yang berlangsung setiap bulan ini menjual kebutuh pokok di bawah harga pasar misalnya, daging sapi Rp35.000 per kg, daging kerbau Rp30.000 per kg, daging ayam Rp8.000 per kg, telur ayam Rp10.000 per 15 butir, beras Rp 30.000 per 5 kg, ikan kembung Rp13.000 per kg, dan susu UHT Rp 30.000 per karton (24 pak).
Program ini menyasar kelompok masyarakat tertentu. Antara lain pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, Guru Honorer/Tenaga pendidik NON PNS, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta.
Adapun, lokasi penyaluran Pangan Murah Jakarta itu digelar setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 08.00 – 17.00 WIB di outlet-outlet Dharma Jaya, pasar-pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya, JakGrosir, JakMart dan Gerai Kewirausahaan Terpadu. Selain itu, Program Pangan Murah Jakarta juga bisa dikunjungi di sejumlah rusun dan RPTRA yang telah dijadwalkan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga
"Program Pangan Murah terbukti telah menjadi instrumen pengendali inflasi yang efektif serta dapat menjadi program percontohan untuk diterapkan di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di DKI Jakarta sepanjang 2019 tercatat sebesar 3,23% (yoy), menurun dari tahun sebelumnya sebesar 3,27% (yoy), dan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 3,5%±1%.
Untuk pemerataan distribusi, berikut mekanisme transaksi subsidi pangan yang diatur oleh Pemprov DKI:
1. Penerima subsidi hanya berhak mendapat 1 jenis komoditi dalam sebulan dan dapat bertransaksi di hari berikutnya untuk komoditi yang belum ditransaksikan.
2. Komoditi tidak bersifat akumulatif.
3. Komoditi susu hanya diperuntukkan bagi pemegang KJP Plus.
4. Penerima subsidi hanya berhak memilih salah satu daging Sapi atau Kerbau.
5. PJLP Pemprov DKI Jakarta sudah harus terdaftar terlebih dahulu sebelum bertransaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1673406333.jpg?w=348&h=261)
