Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Anies: Bantuan Warga Miskin DKI Jakarta Masih Dihitung

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mau mengungkap gambaran terkait kebijakan bantuan terhadap warga DKI Jakarta yang perekonomian keluarganya terdampak pandemi Covid-19.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 31 Maret 2020  |  18:50 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. - Dok. Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. - Dok. Pemprov DKI

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mau mengungkap gambaran terkait kebijakan insentif atau bantuan terhadap warga DKI Jakarta yang perekonomian keluarganya terdampak pandemi Covid-19.

"Kami bersama dengan pemerintah pusat sedang menggodok detail kebijakan terkait dengan bantuan untuk masyarakat akibat kondisi perekonomian yang menurun. Setelah final, baru nanti kita umumkan mekanismenya, besarannya, dan lain-lain," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Anies sebelumnya pernah berjanji, setidaknya sekitar 1,1 juta warga DKI Jakarta akan menerima bantuan hidup. Jumlah ini merujuk pada penerima bantuan-bantuan dan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.

"Kami tidak ingin mengumumkan sebelum ada kepastian semuanya, tapi pembicaraan berjalan terus, siang ini juga baru selesai kita video conference dengan, Menko PMK Menko Merekonomian, Menko Kemaritiman, Menkopolhukam bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju," jelasnya.

"Jadi kita membahas sangat detail tapi nanti begitu final, baru kita umumkan hasilnya. Intinya adalah meminimalkan dampak ekonomi akibat dari persoalan Covid-19 ini," tutup Anies.

Realokasi Kegiatan Nonprioritas

Sebelumnya, beberapa pihak mendorong Anies segera merumuskan anggaran bantuan untuk masyarakat dengan pendapatan menengah dan bawah, serta pekerja harian di DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan bahwa langkah cepat perlu dilakukan, sebab seharusnya rancangan kebijakan pengaman sosial harus rampung terlebih dahulu, sebelum langkah berbagai pembatasan dimulai.

Pras mengungkap beberapa pos kegiatan yang tertunda masih bisa direalokasi, "Masih ada anggaran yang kami melihat kurang produktif dan akan sangat baik bila dialihkan untuk penanganan [Virus] Corona ini," jelasnya.

"Contoh anggaran penyelenggaraan Formula E. Sesuai arahan Presiden, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, wajib merelokasi anggaran untuk mengutamakan pencegahan Covid-19," tambahnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam memproyeksi setidaknya Anies bisa membuat kebijakan pemberian insentif/kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta kepada tiap warga yang bekerja di sektor informal per satu bulan.

Artinya, dibutuhkan realokasi anggaran sekitar Rp7 triliun sampai Rp14 triliun atau setara 8–16 persen terhadap keseluruhan APBD DKI Jakarta sebesar Rp87,96 triliun.

Namun, Roy optimistis DKI Jakarta mampu, sebab memiliki kapasitas fiskal yang mumpuni, terlihat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar di tiap tahun dan dana perimbangan (bagi hasil) dengan pemerintah pusat yang terbilang lebih besar dari daerah lain.

"Perhitungan IBC dari proses budget tracking, terdapat sekitar Rp11 triliun potensi anggaran dalam APBD, hal ini untuk menambah anggaran tanggap darurat Covid-19 dan mendukung efektivitas percepatan pencegahan dan penanganan pandemi infeksi Virus Corona (Covid-19)," ujarnya kepada Bisnis.

Sementara Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menjelaskan bahwa kini pihaknya secara pasif menanti langkah Anies, karena di kondisi darurat, kewenangan mengutak-atik APBD bisa menjadi hak gubernur.

"Posisi kita sekarang menunggu. Karena kalau dibahas bersama-sama eksekutif-legislatif, kelamaan. Jadi gubernur saja mengajukan realokasi, diserahkan ke pimpinan DPRD, kita nanti menilai dan menambahkan saja," ujar politisi Partai Demokrat ini kepada Bisnis.

Namun demikian, Mujiyono tetap mempersiapkan saran dan koridor yang bisa dipertimbangkan Pemprov DKI Jakarta terkait relokasi APBD 2020 lewat berbagai skema.

Mujiyono mengungkap setidaknya ada 6 skema pemberian bantuan yang bisa dicontoh pihak eksekutif. Jumlahnya pun beragam dari yang termurah dengan total realokasi anggaran sekitar Rp2,1 triliun, hingga yang tertinggi mencapai Rp8,4 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anies baswedan Virus Corona
Editor : Rahayuningsih
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top