Utamakan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Rp5,9 triliun)
Mujiyono mengungkapkan bahwa skema pertama, yakni persiapan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di kala lockdown atau karantina wilayah selama 14 hari, mengingat Jakarta telah masuk sebagai epicentrum pandemi Covid-19.
Menurutnya, asumsi dalam skema ini yakni pemenuhan kebutuhan berupa sembako, sebab apabila diberikan bantuan berupa uang, masyarakat tetap akan pergi keluar rumah untuk membeli bahan makanan.
"Oleh karenanya berkaca pada Pemerintah Filiphina, maka pemerintah akan mendistribusikan pangan pada masing-masing rumah," jelas Mujiyono.
Simulasi anggaran ini menghasilkan total kebutuhan relokasi sekitar Rp5,92 triliun di mana mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Dengan dasar acuan 11 juta jiwa jumlah penduduk (JP) di DKI Jakarta, 817 ribu jiwa jumlah balita (JB) di DKI Jakarta, 928 ribu jiwa jumlah lansia (JL) di DKI Jakarta, dan 5.793 jiwa jumlah penyandang disabilitas (PD) di DKI Jakarta.
Rinciannya, Beras 0,5 liter per hari Rp928 miliar (JP x Rp16.000 x 14 hari), Lauk satu paket per hari Rp3,87 triliun (JP x Rp25.000 x 14 hari), dan Alat kebersihan diri dan disinfektan per dua minggu Rp552 miliar (JP x Rp50.000).
Selain itu, Susu Balita stok dua minggu Rp163 miliar (JB x Rp200.000), Makanan dan suplemen untuk lansia Rp92 miliar (JL x Rp100.000), Kebutuhan spesifik penyandang disabilitas Rp8,1 miliar (PD x Rp100.000 x 14 hari).
Sementara kebutuhan dasar, yakni Air minum bersih membutuhkan Rp154,8 miliar (PD x Rp1.000 x 14 hari) dan biaya distribusi untuk personel TNI/Polri dan elemen masyarakat juga Rp154,8 miliar (PD x Rp1.000 x 14 hari).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
