Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dishub DKI Kritik BPTJ Soal SE Pembatasan Transportasi Umum dan Tol

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan kritik atas terbitnya Surat Edaran dari BPTJ soal pembatasan transportasi umum hingga tol.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 02 April 2020  |  08:12 WIB
Ilustrasi-Satu rangkaian KRL Commuterline melintasi pembangunan rumah susun terintegrasi dengan sarana transportasi atau 'Transit Oriented Development' (TOD) di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Pemerintah menggalakkan pembangunan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum (TOD) di sejumlah stasiun sebagai salah satu solusi penyediaan perumahan sekaligus upaya mengurangi kemacetan lalu lintas. - Antara
Ilustrasi-Satu rangkaian KRL Commuterline melintasi pembangunan rumah susun terintegrasi dengan sarana transportasi atau 'Transit Oriented Development' (TOD) di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Pemerintah menggalakkan pembangunan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum (TOD) di sejumlah stasiun sebagai salah satu solusi penyediaan perumahan sekaligus upaya mengurangi kemacetan lalu lintas. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan kritik atas terbitnya Surat Edaran dari BPTJ soal pembatasan transportasi umum hingga tol.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo terkait surat edaran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Menurut Syafrin, Rabu (1/4/2020) malam, surat tersebut tak perlu diterbitkan karena pembatasan sosial sebetulnya telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Karena sekarang sudah ada PP Nomor 21 tahun 2020, di mana mekanismenya adalah harus ada penetapan terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan," kata Syafrin saat dihubungi.

Meski BPTJ telah menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta, Syafrin menilai kebijakan tersebut harus mengantongi persetujuan dari Kementerian Kesehatan, karena itu Pemprov DKI Jakarta masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Kesehatan terkait pembatasan sosial melalui angkutan umum.

"Ya kami menunggu penetapan Menteri Kesehatan karena kan mekanismenya sudah diatur di PP Nomor 21 tahun 2020. Karena Gubernur, Wali Kota, Bupati, dapat mengusulkan PSBB itu bisa langsung kepada Menteri Kesehatan," ucapnya seperti dikutip Antara, Kamis (2/4/2020).

Sebelumnya, BPTJ mengeluarkan surat edaran bernomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 yang meminta adanya pembatasan angkutan umum hingga tol pada Rabu ini.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pembatasan

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top