Bisnis.com, JAKARTA - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara umum tak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan DKI Jakarta selama tiga minggu belakangan.
Oleh sebab itu, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan adanya upaya lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seiring dengan optimalisasi PSBB yang akan berlaku mulai Jumat (10/4/2020).
Tri menjelaskan bahwa simulasi dari FKM UI menunjukkan bahwa setidaknya sudah ada 500.000 kasus yang terjadi di Indonesia pada April 2020 apabila pembatasan ketat diterapkan. Artinya, Jakarta punya potensi menghadapi 250.000 kasus sebagai epicenter Covid-19.
"Jadi karena kan nggak boleh ada lockdown, ya, tapi saya tetap sarankan pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta di kelurahan-kelurahan yang sudah banyak kasusnya, itu ditutup," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2020).
Menurut pria yang masuk ke tim ahli Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 nasional maupun daerah DKI Jakarta ini, karantina wilayah secara parsial di wilayah kecil, seperti RT, RW, dan kelurahan akan efektif dalam pencegah penularan.
Pasalnya, elemen masyarakat di lingkup kecil yang kenal dekat dengan orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), atau memiliki warga yang sudah tercatat positif Covid-19, diharapkan lebih tanggap dalam mengawasi mobilitas antarwarga.
Baca Juga
"Per kelurahan yang banyak kasus, baik ODP diisolasi di rumah, PDP di fasilitas kesehatan, maupun kasus [positif] dia dirawat. Harus diyakinkan bahwa warga ini tidak keluar dan diurus oleh RT, RW, atau lurah," tambahnya.
"Depok sendiri juga konsultasi ke saya. Kalau di Depok itu sudah berjalan, RW-nya sudah banyak yang menutup jalan kalau warganya banyak yang ODP atau kasus [positif]. Tapi jalan umum tetap buka, gang-gang di dalam kawasan RW itu saja yang ditutup," jelas Tri.
Oleh sebab itu, menurut Tri, apabila Pemprov DKI Jakarta serius untuk melakukan karantina parsial, mempersiapkan sosialisasi adalah kunci.
Tri mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mulai mengimbau pembuatan Gugus Tugas Covid-19 tingkat kelurahan dan RW.
Namun demikian, dia mendorong Pemprov DKI Jakarta menyediakan buku panduan dan pelatihan-pelatihan pada mereka sesegera mungkin, agar penyebaran masyarakat antarwilayah tak telanjur membesar lagi.
"Sampai sekarang saya lihat belum ada buku petunjuknya, begitu. Di Gugus Tugas DKI mungkin sudah ada yang mengembangkan itu. Tapi itu harus ada dan didistribusikan dengan segera," tutupnya.
