Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menambah subsidi bagi PT Transportasi Jakarta (Trans Jakarta).
Peneliti kebijakan publik Suara Jakartaku, Hartati Sitorus menyebutkan sebelum adanya pandemi virus corona atau Covid-19, publik telah mengeluhkan kualitas pelayanan Trans Jakarta. Pemberlakuan tatanan kenormalan baru (new normal) yang akan ditempuh pemerintah, menuntut transportasi publik ini harus berbenah.
"Sebelum new normal saja tata kelola perusahaan daerah Trans Jakarta sangat kuat disorot publik, salah satunya karena kualitas pelayanan. Apalagi nanti setelah dilonggarkannya PSBB," kata Hartati dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2020).
Menurunya, peningkatan kualitas layanan TransJakarta dapat dilakukan dengan menambah belanja subsidi transportasi atau public service obligation (PSO). Bila tidak dilakukan kata dia mustahil kualitas layanan akan meningkat meski perusahaan itu telah memiliki armada baru.
"Harus dipahami bahwa pelayanan transportasi publik tidak bisa maksimal jika berlandaskan niat baik semata tanpa ada subsidi, seperti umumnya di kota-kota beradab. Harus disadari bahwa PSO itu adalah anggaran habis yang tidak akan memberi keuntungan materi bagi Transjakarta,” tuturnya.
Hartati mengingatkan tanpa pembenahan menyeluruh, TransJakarta dapat menjadi episentrum penularan Covid-19,
"Jutaan manusia harus dilayani dengan baik di masa pandemi ini, agar tidak terjadi penularan antar-penumpang yang dapat berpotensi terjadinya gelombang kedua penyebaran Covid-19 seperti di negara lain," jelasnya.
Hartati berharap pemerintah daerah, anggota DPRD maupun BUMD pengelola Transjakarta tidak saling lempar bola menghadapi situasi ini. Dia justru menyarankan untuk ketiga pihak tersebut saling bersinergi.
"DPRD jangan berharap berlebihan pada Direksi BUMD Trans Jakarta bila mereka tidak mendorong Gubernur untuk mengalokasikan secara maksimal anggaran untuk melayani transportasi penduduk di Ibukota.”
