Bisnis.com, JAKARTA -Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Pemerintah Provinsi DKI tidak membuka sekolah selama masih berstatus zona merah Covid-19 atau penularan virus corona.
Anggota KPAI Jasra Putra mengatakan sesuai pedoman yang dikeluarkan pemerintah bahwa Jakarta masih termasuk zona merah Covid-19 dan belum bisa membuka sekolah secara tatap muka hingga Juli 2020.
"Jadi pembelajaran dilakukan melalui daring sampai ada evaluasi selanjutnya oleh gugus tugas dan ahli epidemiologi yang menyatakan sudah aman," kata Jasra melalui pesan singkatnya, Jumat (26/6/2020).
Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Momon Sulaeman mengatakan, skema ganjil genap nomor absen mungkin dilakukan pada saat kegiatan fisik di sekolah kembali dilakukan di masa normal baru.
"Skema ganjil genap (nomor absen) bisa saja dilakukan namun tetap kami membutuhkan izin orangtua terkait kehadiran anak untuk melakukan kegiatan di sekolah," kata Momon dalam diskusi daring bertajuk 'Sistem Pendidikan Ideal di Era New Normal', Kamis (25/6/2020).
Menurut Jasra, membuka sekolah dalam zona merah sangat memiliki risiko tinggi dan memunculkan klaster baru dalam pendidikan. Apalagi, sampai saat ini obat virus corona belum ditemukan.
Baca Juga
"Maka upaya penundaan sekolah tatap muka merupakan untuk kepentingan hak hidup dan tumbuh kembang anak," ujarnya.
"Sangat perlu kehati-hatian kita terkait kebiajakan membuka sekolah tatap muka di zona merah."
Aman atau tidak pembukaan sekolah membutuhkan simulasi. Namun yang harus diingat bahwa relaksasi di beberapa negara menyebabkan terjadinya serangan pandemi kedua.
"Artinya bisakah negara menjelaskan sebabnya apa dan apa yang bisa jadi pelajaran untuk Indonesia," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, mesti mempelajari fenomena wabah ini di dunia. Sebab, ada negara yang membuka sekolah dan terjadi kembali gelombang pagebluk ini.
"Jangan sampai karen relaksasi di new normal kita lengah dan justru korbannya lebih banyak," ucapnya.
Mengenai protokol kesehatan saat dibukanya layanan pendidikan, KPAI sejak awal menyampaikan tahapan yang harus disiapkan sekolah. Seperti penyediaan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau anak-anak, penyediaan layanan kesehatan sekolah menyesuaikan protokol bila terjadi cluster baru Covid-19, SOP dan berapa lama penanganan ketika diperlukan layanan darurat.
Selain itu, pemerintah mesti memikirkan masa isolasi mandiri untuk semua yang akan berada di lingkungan sekolah, rapid test guru, peserta didik dan mereka yang bekerja hingga layanan isolasi di sekolah.
"Hal-hal tersebut wajib berjalan dan bertahap diadakan sekolah, pemeriksaan kesehatan setiap hari ketika masuk dan keluar sekolah."
Lebih jauh Jasra menuturkan pemerintah juga harus mengatur absen ganjil dan genap dengan memperhatikan rasio murid dan tersedianya kelas. Dalam keadaan normal, kata dia, satu guru berbanding 30 sampai 50 murid yang hanya terdiri 6 kelas.
"Terbayang pengaturannya, tentu standard protokol kesehatan, misal jarak 2 meter," ujarnya.
"Bagaimana ketika mulai masuk halaman sekolah sampai keluar lagi, haruskan semua berjarak? Semua harus jadi perhitungan sekolah. Karena kuncinya taat, cegah, dan tangkal penularan."
Saat new normal jam sekolah juga tak lagi sama. Jadi, sekolah tidak perlu full, tetapi prinsipnya ada pertemuan yang dilakukan, setelah dirasa kurang pertemuan via daring, luring dan offline.
"Jadi masuk itu adalah sifatnya melengkapi dan tidak langsung menerapkan full jam kelas," tambah Jasra.
