Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemprov DKI Cari Protokol Kesehatan yang Cocok untuk Diskotek, Bioskop, Bar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menemukan protokol kesehatan yang cocok untuk mencegah penularan virus corona di tempat hiburan.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 30 Juni 2020  |  08:49 WIB
Tempat hiburan malam - Ilustrasi
Tempat hiburan malam - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Era pembatasan sosial berskala besar masa transisi (PSBBT) fase I telah memasuki tahap evaluasi. Apabila dinilai sukses, maka PSBBT akan berlanjut ke fase II.

Seperti diketahui pada fase II, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menjanjikan beberapa usaha sektor hiburan dan wisata bisa kembali beraktivitas. Di antaranya pembukaan gedung pertemuan (pameran di auditorium, MICE), bioskop, studio rekaman, rumah produksi film, hiburan malam/diskotek, karaoke, bar, olahraga indoor, dan festival terbuka.

Namun demikian, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengakui sektor-sektor ini nyatanya masih menghadapi dilema untuk menerapkan protokol kesehatan yang pas.

Inovasi lebih dan ide-ide kreatif pun jadi kunci agar jalannya kegiatan dan aktivitas bisnis bisa tetap ditopang protokol yang menjamin nihilnya potensi penularan Covid-19.

"Saya tidak mau berandai-andai bagaimana fase II. Kita lihat dulu fase I seperti apa, lanjut atau tidak. Tapi, kita terus bahas bareng-bareng dengan pelaku usaha, kira-kira solusinya seperti apa," jelasnya, Selasa (30/6/2020).

Menurut Cucu, inovasi menerapkan protokol kesehatan ini merupakan tantangan bersama pemerintah dan dunia usaha. Pasalnya, beberapa jenis usaha di sektor ini memang tak bisa dipaksa untuk menerapkan protokol kesehatan.

Beberapa contoh yang Cucu ungkap, misalnya bioskop yang apabila dipaksa buka dengan batasan kapasitas, tidak bisa balik modal menutup biaya operasional. Sama halnya dengan pameran, yang apabila dipaksa terlaksana dengan social distancing, maka peserta pameran akan terlalu sedikit.

Sementara, fasilitas olahraga atau pertunjukan indoor, berisiko besar penularan virus corona karena berada dalam ruangan yang memiliki kapasitas.

Terlebih dalam hal pertunjukan yang apabila dipaksa menggunakan tempat duduk dengan jarak aman, kapasitasnya terlalu sedikit untuk menutup biaya sewa.

"Masalah inovasi itu kan teknisnya kembali ke pelaku. Kita juga mempelajari [protokol] dari negara lain. Contoh diskotek, ini sulit, belum ada contoh [inovasi protokol kesehatannya] sampai sekarang. Di dunia belum ada yang nemu. Nah, yang lain juga kita gali terus ide-idenya seperti apa," tambahnya.

Oleh sebab itu, beberapa inovasi akan terus digali.

Cucu mengungkap beberapa kemungkinan, seperti mengubah budaya menonton film atau konser musik dari dalam mobil, atau mendorong rekan-rekan weeding organizer untuk menggelar acara yang lebih kompak.

"Misalnya untuk yang pernikahan, yang biasanya ada pakem-pakem seperti makan di tempat, misalnya inovasinya dari pengelola, besek aja lah, kayak orang selametan. Ini kan inovasi juga," jelasnya.

Saat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 mempersiapkan evaluasi PSBBT fase I, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan para pelaku usaha, serta menentukan kebijakan pembatasan apa yang paling pas untuk diterapkan di bidang tersebut.

"Saya juga habis ketemu dengan asosiasi pameran. Kalau mereka misalnya akan buat sistem registrasi berlapis, ada jam masuk dan jam keluar supaya yang di ruangan itu dibatasi betul. Inovasi seperti ini yang terus kita dorong," tutupnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemprov DKI Virus Corona Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top