Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pinjaman PEN, DKI Targetkan Rp8,9 Triliun untuk Pengendalian Banjir dan Olahraga

Pemprov DKI akan memanfaatkan pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang sempat tertunda.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 04 Agustus 2020  |  17:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Riza Patria, Kamis (16/4/2020), di Balai Kota DKI. - Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Riza Patria, Kamis (16/4/2020), di Balai Kota DKI. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko membeberkan program pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur olah raga memiliki usulan pagu tertinggi yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Nasruddin menerangkan secara keseluruhan kedua program itu memiliki usulan pagu sebesar kurang lebih Rp2,8 triliun untuk pinjaman di tahun 2020. Tahun berikutnya, usulan pagu pinjaman PEN dua program itu mencapai kurang lebih Rp6,1 triliun.

“Paling besar prioritasnya memang di pengendalian banjir, itu yang pertama. Kalau program pengendalian banjir itu sebesar kurang lebih Rp1,7 triliun di tahun 2020, lalu Rp3,6 triliun pada tahun 2021. Sekitar segitu, sekali lagi ini usulan dan kita belum dikucurkan juga,” kata Nasruddin melalui sambungan telepon pada Selasa (4/8/2020).

Lebih lanjut, dia menerangkan, usulan pagu pinjaman program infrastruktur olah raga berada di kisaran Rp1,1 triliun pada 2020 dan Rp2,5 triliun di tahun berikutnya. Dia mengatakan kedua program itu merupakan infrastruktur dasar bagi pelayanan masyarakat yang mesti dipenuhi.

“Ini usulan kita ya, kami belum berani bilang ini sudah jadi pinjaman tetapi ini masih terus digodok karena ada yang disebut dengan maksimal pagu, syukur kalau ini bisa disetujui,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang sempat tertunda.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan program prioritas yang sempat tertunda seperti program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir, karena APBD 2020 berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun akibat pandemi Covid-19.

"Pak gubernur memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas di tahun 2020 - 2021 bisa terus dapat dilaksanakan sesuai dengan optimalisasi APBD dan bantuan dari PT SMI dan juga dari program-program yang kami akan kerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta," kata Ariza di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Meskipun demikian, dia belum bisa memerinci lebih jauh terkait kegiatan prioritas yang dialokasikan dari dana pinjaman itu. Menurutnya, semua itu akan disusun bersama-sama dengan perangkat daerah terkait.

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan program prioritas pengendalian banjir yang dilakukan dengan dana pinjaman itu di antaranya sodetan Ciliwung mulai dari penanganan Ciliwung Waduk Situ Embung, drainase vertikal biopori dan penanganan pengadaan pompa banjir.

"Jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan kami lanjutkan," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

banjir Pemprov DKI Pemulihan Ekonomi Nasional
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top