Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPRD DKI Tidak Dilibatkan Dalam Pinjaman PEN

Syahrial mempertanyakan mengapa langkah pinjaman itu sebelumnya tidak melibatkan legislatif sebagai wakil rakyat.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 29 Juli 2020  |  10:54 WIB
Gedung DPRD DKI - dkijakartaprov.go.id
Gedung DPRD DKI - dkijakartaprov.go.id

Bisnis.com, JAKARTA -  Anggota Dewan dari Komisi C DPRD DKI Jakarta Syahrial mempersoalkan pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Syahrial mempertanyakan mengapa langkah pinjaman itu sebelumnya tidak melibatkan legislatif sebagai wakil rakyat.

“Ini hitungannya sudah bisnis, karena ada bunga, kenapa anggota dewan tidak ditanya pendapat untuk hal seperti ini,” kata Syahrial saat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, pada Selasa (28/7/2020).

Syahrial mempertanyakan apakah pinjaman itu dilatarbelakangi karena likuiditas pemerintah daerah terancam akibat pandemi Covid-19. Bahkan dia menuding pinjaman itu salah satunya dimaksudkan untuk membayar gaji pegawai.

“Kita ingin tahu itu pinjamannya untuk membayar apa, berapa lama jangkanya dan berapa bungannya kenapa kita tidak diinformasikan karena bayar bunga pasti nanti bunga itu dibayar dari pemungutan pajak, artinya bunga itu dibebankan kepada masyarakat,” kata dia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang sempat tertunda.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatkan program prioritas yang sempat tertunda itu seperti program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir, karena APBD 2020 berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun akibat pandemi Covid-19.

"Pak gubernur memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas di tahun 2020  -2021 bisa terus dapat dilaksanakan sesuai dengan optimalisasi APBD dan bantuan dari PT SMI dan juga dari program-program yang kami akan kerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta," kata Ariza di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Meskipun demikian, dia belum bisa merinci lebih jauh kegiatan prioritas yang dialokasikan dari dana pinjaman itu. Menurutnya, semua itu akan disusun bersama-sama dengan perangkat daerah terkait.

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan program prioritas pengendalian banjir yang dilakukan dengan dana pinjaman itu di antaranya sodetan Ciliwung mulai dari penanganan Ciliwung Waduk Situ Embung, drainase vertikal biopori dan penanganan pengadaan pompa banjir.

"Jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan kami lanjutkan," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd dprd dki
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top