Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membentuk Tim Percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi di DKI Jakarta.
“Bakal disusun tim, saat ini dalam proses tetapi kita sudah siapkan draftnya. Timnya nanti berasal dari dinas-dinas pengusul dan Bappeda bertugas untuk mengkompilasi dari sejumlah dinas pengusul itu,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko kepada Bisnis saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (25/8/2020).
Menurut Djoko, tim PEN itu dapat memastikan penyarapan dana pinjaman daerah itu dapat terserap dengan optimal di tengah sempitnya waktu yang tersedia.
“Kita harus hati-hati karena tahun 2020 waktunya begitu pendek tinggal empat bulan lagi untuk penyerapannya. Kepala Dinas harus siap untuk bisa menyerap pinjaman itu,” ujarnya.
Bappeda DKI Jakarta memerinci terdapat enam program prioritas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.
Dia menuturkan pengajuan keenam program prioritas itu dilakukan dengan pertimbangan adanya sejumlah proyek infrastruktur yang terhenti akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga
“Semisal ada sejumlah proyek infrastuktur yang seharusnya jalan di tahun 2020, karena ada rasionalisasi di-hold sebentar, setelah ada [PEN] ini bisa diesekusi,” kata dia melalui sambungan telepon kepada Bisnis, pada Selasa (4/8/2020).
Ihwal program pertama, Nasruddin mengatakan, pihaknya mengajukan pengendalian banjir dengan kisaran usulan pinjaman sebesar Rp1,7 triliun pada 2020, dan tahun berikutnya sebesar Rp3,6 triliun.Selanjutnya, dia menerangkan, program kedua yaitu infrastruktur olahraga berada di kisaran Rp1,1 triliun pada 2020 dan Rp2,5 triliun di tahun berikutnya.
“Program ketiga itu infrastruktur pengelolaan sampah sebesar Rp560 miliar di tahun 2020 dan Rp550 miliar untuk tahun berikutnya. Infrastruktur pengelolaan sampah ini merupakan infrastruktur dasar pelayanan kepada masyarakat yang perlu dipenuhi,” ujarnya.
Nasruddin menambahkan program prioritas keempat berkaitan dengan konstruktsi infrastruktur pariwisata dan kebudayaan. Usulan pagu untuk program itu berada di kisaran Rp200 miliar di tahun 2020.
“Usulan pagunya yang mungkin agak tinggi itu pada tahun 2021 yakni sebesar Rp1,2 triliun,” jelasnya.
Dia menjelaskan program prioritas kelima adalah pembangunan transporasi yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Nilai usulannya berada di angka Rp780 miliar pada 2020. Kendati demikian, dia menerangkan, pihaknya tidak mengusulkan pinjaman dana untuk pengerjaan proyek transportasi di tahun berikutnya.
“Untuk prioritas yang keenam itu infrastruktur pelayanan air minum, di tahun 2020 dan 2021 kami mengusulkan pinjaman sebesar Rp20 miliar. Tetapi saya sampaikan angka ini masih bergerak karena masih pengajuan. Secara total angkanya Rp4,49 triliun di tahun 2020 dan Rp8,02 triliun di tahun 2021,” ungkapnya.
