Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membuka bioskop dan sinema dalam waktu hitungan hari. Langkah itu pun menuai kritik atas nama kesehatan masyarakat dan turut mafhum karena alasan ekonomi.
Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) menilai manuver Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali membuka bioskop dan sinema sebagai blunder di tengah peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DKI Jakarta.
Sekretaris Jenderal PB PAPDI Eka Ginanjar beralasan membuka bioskop dengan kondisi ruang tertutup dan disertai pendigin ruangan selama hampir dua jam bakal mempermudah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Sekalipun, protokol Ventilasi - Durasi - Jarak diterapkan di dalam operasional bioskop.
“Kami menentang [rencana pembukaan bioskop], ini bisa menjadi penyebaran kasus yang tidak terkendali. Pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pasien positif Covid-19,” kata Eka melalui pesan tertulis kepada Bisnis pada Kamis (27/8/2020).
Eka mencontohkan, salah satu kasus super-spreader yang ada di kedai kopi Starbuck di Paju, Korea Selatan. Di sana, dia menceritakan, satu orang pengunjung bisa menginfeksi 56 orang lainnya sekalipun sudah ada intervensi protokol kesehatan yang ketat.
“Alasan pemprov DKI belum cukup untuk membuka bioskop, karena mengumpulkan orang dengan sirkulasi tertutup selama sekitar dua jam, belum lagi proses keluar masuk bioskop dan jajan-jajan restorannya [berpotensi untuk menularkan virus],” ujarnya.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan dalam waktu dekat pihaknya bakal membuka kembali bioskop dan sinema saat pandemi Covid-19 belum menunjukkan kurva yang melandai di Ibu Kota.
Langkah itu diambil, menurut Anies, setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempelajari sejumlah kajian ihwal pembukaan bioskop dan sinema di 47 negara di tengah pandemi Covid-19.
“Kita merujuk pada studi dan kajian pakar terkait dengan penanganan dan pengelolaan kegiatan bioskop yang sudah dibuka di berbagai negara, 47 negara pada saat ini kegiatan bioskop sudah berjalan seperti biasa,” kata Anies saat memberi keterangan pers di BNPB pada Rabu (26/7/2020).
Anies mencontohkan Korea Selatan tetap membuka kegiatan bioskop dan sinemanya ketika negara itu tengah mengalami puncak kurva Covid-19 beberapa waktu lalu.
“Kita akan menyiapkan regulasi lengkap, satu soal kualifikasi siapa saja yang bisa ikut menonton di bioskop dan pemesanan tiket secara online, sehingga tidak ada pembelian tiket di lokasi, selain itu kita bakal mengatur soal penggunaan masker dan tempat duduk di dalam bioskop,” ujarnya.
Mendengar sinyal pembukaan kembali bioskop dari Gubernur DKI Jakarta, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) menilai positif inisiatif kebijakan tersebut.
Ketua Umum GPBSI Djonny Syafruddin menuturkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk diterapkan apabila bioskop kembali beroperasi.
Kendati demikian, dia mengakui, belum ada pertemuan khusus antara pihaknya dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta ihwal pembahasan teknis terkait protokol tersebut.
“Kita tinggal menunggu SK dari pak Gubernur, kalau urusan protokol dan yang lain sudah kita siapkan kok. Terkait protokol kesehatan standarlah mulai dari pengukuran suhu tubuh, pembelian karcis online dan penjarakan tempat duduk,” kata Djonny melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Kamis (27/8/2020).
Ihwal film yang diputar, Djonny mengaku, masih ada sejumlah evaluasi yang bakal dilakukan. Lantaran, ada pembatasan durasi dari film yang diputar nanti untuk mengantisipasi jumlah pengunjung yang menumpuk di bioskop.
“Ada banyak antrean film, cuma mesti dievaluasi lagi mau tidak mereka [rumah produksi] karena kapasitas pengunjung hanya separuh dan durasi film tidak boleh yang dua jam, itu menurut ahli jadi kita patuh saja,” tuturnya.
Sinyal pembukaan bioskop oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut dimaklumi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Menurut Prasetio, saat ini sejumlah pengelola bioskop mesti menanggung hajat hidup karyawan yang terpuruk buntut dari pandemi Covid-19.
“Setujulah, artinya hiduplah ekonomi. Sekarang pengusaha punya anak buah, anak buah punya keluarga, jadi kita manusiawi juga lah,” kata Prasetio saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada Rabu (26/8/2020) kemarin.
Hanya saja, Prasetio mengingatkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti dapat memastikan protokol kesehatan tetap terlaksana saat bioskop kembali beroperasi. Mengingat, tingkat penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta masih mengkhawatirkan.
“Kalau bioskop mau dibuka silahkan protokol kesehatan dijaga, misalkan 100 orang di dalam ya 30 oranglah jaga jarak, pandemi Covid-19 harus tetap kita lawan,” kata dia.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat 711 penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada Rabu (26/8/2020) kemarin.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia menuturkan pihaknya telah melakukan tes PCR sebanyak 5.499 spesimen pada hari ini.
“Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 4.454 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 711 positif dan 3.743 negatif," jelasnya.
Mengenai positivity rate atau persentase kasus positif, Dwi menerangkan, sepekan terakhir DKI Jakarta mencapai angka 9,8 persen.
“Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 6,2 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen,” ujarnya.
Adapun, jumlah orang yang telah dites PCR selama sepekan terakhir sebanyak 44.635 orang, sedangkan jumlah kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta sampai saat ini berjumlah 7.748 orang. Mereka tengah dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan.
“Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai sebanyak 35.642 kasus. Dari jumlah tersebut, 26.750 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 75,1 persen dan 1.144 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 3,2 persen,” ujarnya.
