Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemprov DKI Berencana Bangun Kios UMKM di Trotoar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berunding terkait dengan sejumlah pihak yang memiliki aset trotoar untuk membangun kios UMKM.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 31 Agustus 2020  |  19:08 WIB
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (31/8/2020)  -  Bisnis / Nyoman Ary Wahyudi
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (31/8/2020) - Bisnis / Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membangun kios UMKM di sisi jalan utama atau trotoar yang ada di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta.

"Trotoar kan hak pejalan kaki. Jadi kalau pejalan kaki sudah merasa tidak terganggu, di Permen PUPR No. 3/2014, menyebutkan bahwasannya boleh digunakan untuk PKL tetapi dengan ketentuan, selama itu dipenuhi ya clear," kata Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (31/8/2020).

Kendati demikian, Hari enggan berkomentar lebih jauh ihwal sejumlah titik yang bakal digunakan sebagai kios itu. Dia beralasan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berunding terkait dengan sejumlah pihak yang memiliki aset trotoar tersebut.

"Kan tadi asetnya ada banyak. Ada aset Bina Marga, MRT, Dinas SDA, Dinas Pertamanan, masing-masing pihak yang punya aset itu menyampaikan. Di sini kemudian semua memberikan rekomendasi, nanti baru ditetapkan baru dibuat," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI menyusun draf peraturan gubernur untuk mengatur pedagang kaki lima (PKL) agar bisa berjualan di atas trotoar secara legal.

Hari mengatakan beleid tersebut berisi persyaratan yang harus diterapkan PKL agar memungkinkan berjualan di jalur pejalan kaki.

Menurutnya, Pergub tersebut akan disesuaikan dengan aturan yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

"Tentunya harus ada aturan main. Seperti dalam Permen PUPR No 3/2014 , enggak boleh ada PKL permanen. Kemudian harus bisa dipindahkan. Kemudian jualnnya shifting, pada jam tertentu dan harus ramah lingkungan," ujarnya ketika dikonfirmasi, Jumat (17/1/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm pemprov dki jakarta Trotoar
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top