Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menanggapi berlakunya kembali PSBB Jakarta, menilai seyogyanya kebijakan kali ini dipandang sebagai pertaruhan terakhir Ibu Kota melawan pandemi Covid-19.
Tulus juga menanggapi beberapa persoalan terkait dengan melambungnya jumlah penduduk yang positif Covid-19.
“Dari sisi kesehatan masyarakat dan politik pengendalian pandemi, PSBB adalah suatu keniscayaan saat pandemi Covid-19 di Jakarta kian eskalatif. Dan suatu hal yang paradoks, jika PSBB Jakarta masih menjadi objek debat kusir antar elit4,” ujarnya, Minggu (13/9/2020).
Dia menekankan bahwa keselamatan dan nyawa warga seharusnya menjadi kepentingan pertama tanpa kompromi.
Tentang pentingnya prioritas kesehatan versus ekonomi, ia mencontohkan lewat penolakan PSBB oleh bos PT Djarum Budi Hartono yang berkirim surat kepada Jokowi.
Tulus menyebut hal ini sebagai absurd, menilai “Penolakan Budi Hartono terhadap pelaksanaan PSBB tersebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya, terutama bisnis zat adiktif (rokok).”
Dia menilai setidaknya ada dua perkara yang menyebabkan menjulangnya angka konfirmasi positif Covid-19 di Jakarta, yaitu pemerintah yang terburu-buru membuka keran ekonomi dan masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan menjaga jarak fisik.
Tulus mengatakan, PSBB Jakarta edisi bulan ini harus menjadi pertaruhan terakhir di mana setiap pihak bekerjasama untuk menjalankan peran masing-masing dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Menurutnya, jika PSBB Total DKI Jakarta pada September 2020 kembali gagal sebagai instrumen pengendali, dampaknya akan dirasakan hingga ke level nasional, seperti memburuknya perekonomian negara lebih jauh.
Tulus menilai baik pemerintah provinsi maupun masyarakat harus benar-benar serius dalam menjalankan pembatasan sosial kali ini, menyatakan bahwa masalah Covid-19 adalah tentang keselamatan kolektif dan bukan persoalan individu semata.
Masyarakat harus patuh protokol kesehatan, begitu pun pemerintah dan aparatnya harus tegas dalam peraturan mulai dari sosialisasi hingga penindakan.
“Jangan mimpi pertumbuhan ekonomi akan meroket, jika aspek pengendalian wabah Covid-19 masih berantakan dan amburadul seperti sekarang,” kata Tulus.
