Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Survei NTU: Dukungan Publik untuk PSBB Jakarta Jilid II Relatif Kuat

Jika masyarakat DKI Jakarta diberikan tekanan kebijakan terkait penegakkan PSBB, maka bakal relatif mendapat dukungan tanpa resistensi.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 18 September 2020  |  13:44 WIB
Petugas Satpol PP mendata warga yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Juanda, Jakarta, Jumat (21/8/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 yang berisi sanksi bagi setiap warga, pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum (fasum) yang berulang kali melanggar protokol kesehatan Covid-19 berupa sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasum. - Antara
Petugas Satpol PP mendata warga yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Juanda, Jakarta, Jumat (21/8/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 yang berisi sanksi bagi setiap warga, pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum (fasum) yang berulang kali melanggar protokol kesehatan Covid-19 berupa sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasum. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) bersama Lapor Covid-19 menunjukkan bahwa dukungan publik DKI Jakarta terhadap penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid kedua relatif kuat.

Pakar Sosiologi Bencana dari NTU Sulfikar Amir mengatakan hal itu dilihat dari nilai CovidMood Map warga DKI Jakarta terhadap PSBB jilid kedua terbilang tinggi yakni dengan skor 6,9.

“Kita bisa lihat dari data kalibrasi pada level kelurahan, kecuali satu kelurahan, semua kelurahan itu berada di kuadran optimistis,” kata Sulfikar dalam diskusi daring yang diunggah oleh akun YouTube Lapor Covid-19 pada Kamis (17/9/2020).

Artinya, jika masyarakat DKI Jakarta diberikan tekanan kebijakan terkait penegakkan PSBB, maka bakal relatif mendapat dukungan tanpa resistensi.

“Karena kondisi psiko sosialnya masih relatif optimistis, secara keseluruhan penerimaan publik terhadap PSBB itu tinggi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah DKI itu kuat,” tuturnya.

Survei Nanyang Technological University bersama Lapor Covid-19 dilakukan selama 11 hingga 14 September 2020 dengan 82.655 responden yang tersebar di 267 kelurahan yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Survei itu menggunakan metode kuota sampling dengan variabel penduduk per kelurahan.

Adapun, hanya satu kelurahan yang berada di kuadran bimbang alias tidak optimistis dengan penerapan PSBB jilid kedua. Kelurahan itu, berdasarkan survei, ialah Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

Berbeda dengan PSBB Jilid I, PSBB kali ini fokus untuk mengatasi peningkatan penularan Covid-19 di kawasan perkantoran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kasus terbanyak dari penularan Covid-19 berasal dari klaster perkantoran sehingga fokus PSBB jilid II adalah klaster perkantoran.

“Pembatasan di area perkantoran pemerintah dan kedisiplinan jam kerja telah berjalan. Tetapi, di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan. Maka dari itu, ada kewajiban dari pimpinan untk mengatur kapasitas pegawai,” ujarnya dalam konferensi pers penerapan PSBB di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top