Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan mini lockdwon atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) sejak awal April 2020 lalu.
Pernyataan itu diungkapkan Wagub yang akrab disapa Ariza ini untuk menanggapi arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kemungkinan pemberlakuan mini lockdown di setiap daerah sebagai alternatif Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Terkait mini lockdown kami senang arahan atau petunjuk dari presiden untuk diberlakukan kemungkinan mini lockdown. Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain,” kata Ariza dalam program Kompas Petang pada Selasa (29/9/2020).
Ariza mengatakan pihaknya menerapakan mini lockdown dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Kampung (PSBK) dan Kampung Siaga pada awal April 2020 lalu. Malahan, dia mengatakan, setiap Rukun Warga (RW) sudah membuat gugus tugas Covid-19 yang melibatkan peran aktif masyarakat.
“Ada istilah PSBK jadi Pembatan Sosial Berskala Kampung, kami ada program sejak awal namanya kampung siaga jadi setiap RW di Jakarta kami batasi. Alur keluar masuknya. Itu sejak April. Sudah kami gagas dan kami implementasi kan,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali berbicara pentingnya intervensi berbasis lokal dalam upaya pengendalian penyebaran virus Corona (Covid-19). Pasalnya, pembatasan sosial berskala besar pada satu kabupaten/kota, apalagi satu provinsi akan merugikan banyak orang.
Dia menjelaskan mini lockdown atau pembatasan sosial berskala mikro dapat dilakukan di tingkat desa, RW, RT, kantor, ataupun pondok pesantren.
“Mini lockdown yang berulang akan lebih efektif,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).
Presiden Jokowi juga sempat menekankan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak buru-buru menutup suatu wilayah untuk mengendalikan virus Corona. Dia meminta agar diperhatikan data sebaran virus agar dapat membuat kebijakan intervensi berbasis lokal.
