Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DKI Jakarta Terima Pinjaman PEN Sebesar Rp3,26 Triliun

Dana PEN ini akan digunakan dalam memenuhi infrastruktur pengendalian banjir, pengolahan sampah, dan lain sebagainya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Amad Riza Patria memberi penjelasan perihal diberlakukannya kembali PSBB seperti awal pandemi Covid-19, Rabu (9/9/2020). JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Amad Riza Patria memberi penjelasan perihal diberlakukannya kembali PSBB seperti awal pandemi Covid-19, Rabu (9/9/2020). JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sah memberikan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3,265 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT SMI Ramona Harimurti saat dikonfirmasi ihwal angka akhir dari usulan pinjaman dana PEN dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Jumlah pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional [dari] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini benar [Rp3,265 triliun],” kata Ramona melalui keterangan tertulis pada Kamis (22/10/2020).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT SMI telah menandatangani Akta Nomor 24 tertanggal 24 September 2020 tentang Perjanjian Pemberian pinjaman dengan nilai sebesar Rp3,265 triliun.

Berdasarkan salinan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pinjaman PEN itu bakal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur selama Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir : Rp1,008 triliun

2. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum : Rp14,911 miliar

3. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah : Rp91,675 miliar

4. Peningkatan Infrastruktur Transportasi : Rp768 miliar

5. Peningkatan Infrasturktur Pariwisata dan Kebudayaan (TIM) : Rp200 miliar

6. Peningkatan Infrastruktur Olahraga (JIS) : Rp1,182 miliar

Angka pinjaman PEN milik DKI Jakarta itu terbilang merosot jauh dari target awal sebesar Rp12,5 triliun sejak pertama kali program ini diperkenalkan oleh Pemerintah Pusat pada Juni 2020 lalu. Bisnis mencoba meminta keterangan dari Penjabat Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati. Sayangnya, pihak terkait tidak memberikan respon apapun sejauh ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper