Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak merasa keberatan, jika mesti disuntik vaksin Covid-19 sesuai dengan program pemerintah pusat pada pekan ketiga Desember 2020.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditanya ihwal kesiapan dua pemimpin Ibu Kota itu terkait program vaksinasi nasional setelah sejumlah vaksin impor dan buatan dalam negeri rampung uji klinis tahap ketiga.
“Kalau soal itu, kita tidak ada masalah, kita mengikuti aturan dan ketentuan. Bagaimana prioritas dari pemerintah pusat nanti ya. Nanti, kan pemerintah pusat punya aturan terkait itu semua. Prinsipnya, kita enggak keberatan,” kata Ariza melalui sambungan telepon pada Senin (9/11/2020).
Hanya saja, Ariza menegaskan, program vaksinasi di DKI Jakarta bakal mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pedoman itu terkait dengan prioritas warga DKI Jakarta yang terlebih dahulu diinjeksi vaksin.
“Prioritas itu adalah yang berhubungan langsung dengan pasien di antaranya dokter, tenaga kesehatan, relawan dan petugas lain yang berhubungan dengan pasien. Lalu yang berhubungan langsung dengan masyarakat umpamanya, dinas perhubungan, dinas tenaga kerja, Satpol PP jadi memang ada urutannya nanti,” kata dia.
Vaksinasi Covid-19 di Indonesia kemungkinan akan dimulai pada pekan ketiga Desember 2020 atau mundur dari rencana awal yang disebut-sebut akan dimulai November ini.
Baca Juga
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, Rabu (4/11/2020).
"Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember," kata Luhut yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu dalam seminar virtual tersebut.
Luhut mengatakan saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma.
Untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan," katanya.
