Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ternyata Pemprov DKI Tak Bisa Tindak Kerumunan di Acara Rizieq Shihab

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menjelaskan penindakan atas pelanggar protokol kesehatan hanya bisa dilakukan bila memiliki peraturan daerah.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 17 November 2020  |  12:59 WIB
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (kedua kanan) menyapa massa yang menyambutnya di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Massa dari berbagai organisasi Islam menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab dengan diiringi lantunan salawat. - Antara\r\n\r\n
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (kedua kanan) menyapa massa yang menyambutnya di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Massa dari berbagai organisasi Islam menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab dengan diiringi lantunan salawat. - Antara\\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 seperti yang terjadi di seremoni Rizieq Shihab.

Hal itu ditegaskan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, Selasa (17/11/2020). Menurutnya, hal itu tak bisa dilakukan bila pemda belum memiliki peraturan daerah.

Saat ini, Peraturan Daerah DKI tentang Penanggulangan Covid-19 belum diberi nomor. "Pemerintah DKI tidak bisa apa-apa karena tidak ada perdanya. Jadi ya seperti kemarin, tidak bisa ditindak," kata Agus.

Perda soal penanggulangan Covid-19 telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI pada 19 Oktober 2020. Namun, aturan itu tak kunjung rampung karena menunggu penomoran.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, perda ini tidak menghilangkan regulasi penanganan Covid-19 yang telah ada.

Pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Bogor juga tidak memiliki perda penanganan Covid-19, sehingga tidak bisa menindak pelanggaran. Menurut Agus, baru pemerintah Jawa Timur yang mempunyai dasar hukum berupa perda itu.

Untuk itu, pemerintah dapat beralas hukum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah daerah pun, kata Agus, tak bisa menegakkan UU ini. "Ada sanksinya tapi lebih banyak ke pidana yang seharusnya pakai perda, karena beda-beda daerah."

Perhelatan akad nikah putri Rizieq Shihab sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020) berbuntut panjang. Polisi memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis juga mencopot Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Rudy Sufahradi Novianto lantaran tidak melaksanakan perintah tentang pengamanan protokol kesehatan Covid-19.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Pemprov DKI anies baswedan habib rizieq Covid-19

Sumber : Tempo

Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top