Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PSI Mau Interpelasi Anies, Taufik: Cari Panggung!

Taufik menilai interpelasi masih sebatas wacana, karena PSI harus mendapat dukungan dari fraksi lain.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 20 November 2020  |  08:10 WIB
Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. - Antara
Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait kerumunan di Petamburan adalah hak Fraksi PSI.

Taufik mengatakan interpelasi itu masih wacana. 

"Itu wacana saja, dan itu haknya PSI untuk menggulirkan sebagai satu fraksi dan kami enggak bisa melarang," kata Taufik saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Taufik menilai interpelasi masih sebatas wacana, karena PSI harus mendapat dukungan dari fraksi lain. Minimal anggota yang mengajukan 15 orang sebagaimana Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Menurut Taufik, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta telah bersikap dewasa dalam menghadapi polemik yang terjadi, termasuk persoalan kerumunan massa di acara FPI.

Dia yakin fraksi lain tidak akan mengikuti langkah PSI mengusulkan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.

"Tetapi, saya kira teman-teman DPRD DKI sudah dewasa dalam berpolitik, sehingga tidak mungkin serta merta menerima begitu saja," katanya.

Cari Panggung

Taufik menyebut niat PSI mengajukan interpelasi dengan memanggil Anies Baswedan untuk diminta klarifikasi soal kerumunan massa di acara Rizieq Shihab hanya untuk mencari panggung atau perhatian publik.

"Saya kira teman-teman Dewan tidak akan terima. Teman-teman DPRD DKI sekarang sudah sangat dewasa dalam berpolitik. Itu nyari-nyari panggung saja," kata Taufik.

Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Gahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, Dewan memiliki tiga hak, yakni interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

Pada pasal 12 ayat 1 dijelaskan, hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting, dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD.

Sementara, jumlah anggota Fraksi PSI hanya delapan orang. Usulan interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi, sehingga PSI harus mendapat dukungan serupa dari fraksi lain di DPRD DKI.

Apabila dua unsur tersebut terpenuhi, mereka dapat menggunakan hak interpelasi itu dengan menyampaikan kepada pimpinan DPRD DKI, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Usulan tersebut juga harus disertai dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan diminta keterangan serta alasan permintaan keterangan.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menekankan rencana interpelasi Anies Baswedan bukan bernuansa politis, namun berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan. Menurut protokol yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, orang yang baru pulang dari luar negeri wajib isolasi mandiri selama 14 hari.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anies baswedan fpi habib rizieq

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top