Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemprov DKI Belum Tentukan Sikap Soal Izin Reklamasi Pulau G

Pemprov DKI Jakarta masih belum menentukan sikap terkait putusan MA yang menolak peninjauan kembali izin reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 11 Desember 2020  |  14:26 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Yayan Yuhanah mengatakan pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) izin reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara.

“Pada prinsipnya kami menghargai dan menghormati putusan pengadilan,” kata Yayan melalui pesan tertulis pada Jumat (11/12/2020).

Kendati demikian, Yayan enggan berkomentar ihwal kemungkinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera. Alasannya, Pemprov DKI Jakarta belum menerima pemberitahuan resmi dari MA.

“Namun untuk saat ini belum bisa memberikan tanggapan karena kami belum menerima pemberitahuan resmi dari pengadilan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diamanatkan untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara.

Amanat itu tertuang dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan Anies atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

Putusan itu diketok pada 26 November 2020 dengan panitera pengganti Retno Nawangsih, hakim 1 Yodi Martono Wahyunadi, hakim 2 Hary Djatmiko dan hakim 3 Supandi.

“Amar putusan tolak Peninjauan Kembali [PK],” demikian isi putusan MA seperti dilansir dari laman resminya, Kamis (10/12/2020).

Sengketa perizinan reklamasi Pulau G berawal ketika PT Muara Wisesa Samudera menggugat Anies lantaran tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

Perkara itu terdaftar pada 16 Maret 2020 dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN. PT Muara Wisesa Samudra meminta majelis hakim PTUN mewajibkan Anies untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta mahkamah agung Pemprov DKI reklamasi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Banner E-paper
To top