Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta pemerintah memberikan dispensasi kredit dan pajak kepada pelaku usaha.
Permintaan keringanan itu diajukan di tengah perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Sarman beralasan perpanjangan PSBB mengakibatkan aktivitas bisnis dari sisi operasional dan perputaran uang di DKI Jakarta semakin tiris. Apalagi, ekonomi DKI Jakarta bertumpu pada sektor jasa.
“Dalam kondisi seperti cicilan pokok dan bunga sementara disetop dulu sampai kondisi ekonomi kita membaik, dan diharapkan jangan dibebani bunga berjalan jadi harus ada kebijakan yang jelas agar para pengusaha tenang dan lega,” kata Sarman melalui pesan tertulis, Senin (1/2/2021).
Menurut Sarman, dengan omzet yang turun tajam, pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk mencicil pinjaman yang dimiliki. Malahan, untuk biaya operasional perusahaan juga relatif terbatas.
“Kondisi ini semakin memperpanjang kegalauan pelaku usaha dan dikhawatirkan membuat pengusaha semakin terpuruk. Sangat berpotensi meningkatkan efisiensi dengan menambah karyawan yang di-PHK atau dirumahkan,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 sebesar Rp553,1 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dari rencana awal sebesar Rp403 triliun dan hampir mendekati realisasi anggaran PEN 2021 yang mencapai Rp579,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan desain alokasi anggaran PEN 2021 pun tidak banyak berubah dari tahun lalu.
Peruntukannya di antaranya sektor kesehatan, perlindungan sosial, dukungan kepada UMKM dan pembiayaan korporasi, serta dukungan kepada sektor prioritas.
“Anggaran PEN akan mencapai Rp553 triliun tahun 2021 ini, jumlahnya masih relatif sama, tidak jauh berbeda dari yang terealisir di 2020,” kata Menkeu dalam Raker bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021).
