Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pertumbuhan Ekonomi DKI Kuartal IV 2020 Diprediksi Masih Terkontraksi

Perpanjangan PSBB di DKI Jakarta dikhawatirkan membuat pengusaha semakin terpuruk akibat biaya operasional.
Foto aerial kendaraan melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (11/10/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan akan kembali memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi yang mulai diberlakukan pada 12 - 25 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Foto aerial kendaraan melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (11/10/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan akan kembali memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi yang mulai diberlakukan pada 12 - 25 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang memprediksi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada kuartal IV tahun 2020 masih mengalami kontraksi.

Sarman beralasan laju pertumbuhan ekonomi yang masih minus itu dipengaruhi oleh berkurangnya aktivitas bisnis dari segi operasional maupun perputaran uang di tengah masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kuartal IV berpotensi mengalami kontraksi atau minus di atas pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 yang juga minus 3,83,” kata Sarman melalui pesan tertulis pada Senin (1/2/2021).

Di sisi lain, dia mengatakan, perpanjangan PSBB dikhawatirkan membuat pengusaha semakin terpuruk akibat biaya operasional.

“Sangat berpotensi meningkatkan efisiensi dengan menambah karyawan yang diPHK atau dirumahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.

“[PPKM] ini tidak efektif, kita harus ngomong apa adanya. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi Covidnya tetap naik," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper