Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk teliti memahami isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2017-2022.
Hal itu disampaikan Ariza buntut dari polemik dugaan penghapusan program normalisasi sungai dari RPJMD 2017-2022 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Polemik itu mencuat setelah fraksi PSI dan PDIP melancarkan kritik ihwal penghapusan program tersebut.
“Mohon bagi mereka, siapapun anggota DPRD kalau ingin menyampaikan pendapat itu hak dan kewenangan dan tugas, namun kami minta untuk dicek kembali, diteliti kembali, sebelum memberikan keterangan, pernyataan ke publik, jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Ariza di sela kunjungan ke Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (11/2/2021).
Menurut Ariza, saat ini masyarakat tengah dilanda krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, dia meminta DPRD DKI tidak membuat polemik yang tidak perlu di tengah masyarakat.
“Kita sedang menghadapi pandemi jangan sampai hal itu menimbulkan polemik yang tidak perlu, jadi sekali lagi kami tetap mengadakan normalisasi, dan kami buktikan dengan anggaran yang cukup besar, di tahun 2020,” kata dia.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Untayana menilai negatif langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus program normalisasi sungai di draft RPJMD.
Baca Juga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah rencana kerja 5 tahunan yang menjadi pedoman kerja birokrasi pemerintahan.
“Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari draft perubahan RPJMD. Perlu diingat bahwa salah satu penyebab banjir adalah sungai meluap karena tidak mampu menampung air kiriman dari hulu,” kata Justin melalui keterangan tertulis, Rabua (10/2/2021).
