Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja Pemprov DKI kembali menjadi sorotan warganet atau netizen di media sosial terkait data penanganan banjir di DKI Jakarta.
Kehebohan tersebut bermula setelah akun Twitter resmi milik Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) mengunggah data penanganan banjir di Ibu Kota yang berjudul "Banjir Jakarta Dalam Angka".
Dalam unggahan tersebut, Pemprov DKI memasukkan data-data kejadian banjir yang melanda DKI Jakarta pada 2 Februari 2002, 2 Februari 2007, 17 Januari 2013, 11 Februari 2015, 1 Januari 2020, dan terakhir 20 Februari 2021.
Beberapa indikator yang dimasukkan, antara lain curah hujan tertinggi, RW tergenang, luas area tergenang (km2), area strategis, pengungsi, jumlah lokasi pengungsian, korban meninggal, dan waktu surut air.
Teman-teman, terima kasih atas kontribusi, kolaborasi bersama yang telah dan sedang dilakukan dalam penanganan banjir.
— Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) February 21, 2021
Pemprov DKI Jakarta mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban banjir Jakarta.
@BPBDDKIJakarta#OperasiSiagaIbuKota#Jaki #jagajakarta pic.twitter.com/nbZGHgRdab
Pemprov DKI mengklaim penanganan banjir membaik di era Gubernur DKI Anies Baswedan. Salah satu indikator yang mendukung klaim tersebut adalah luas area tergenang. Luas area banjir di DKI Jakarta mencapai puncak pada saat banjir 2007, yaitu 455 km. Namun, Pemprov DKI mengklaim luas area tergenang abnjir di era Anies Baswedan atau saat banjir kemarin hanya tinggal 4 km.
Ternyata, ada pengecualian atau disclaimer data untuk penanganan banjir pada 20 Februari 2021.
"Tahun 2021 penghitungan luasan banjir dilakukan dengan penghitungan poligon luas area pada peta berbasis RT yang dapat dilihat pada website https://pantaubanjir.jakarta.go.id," tulis akun Twitter @DKIJakarta.
Unggahan tersebut langsung memicu pro-kontra di kolom komentar. Warganet mempertanyakan mengapa Pemprov DKI tidak memasukkan data penanganan banjir di era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Maaf ini benar-benar bertanya, data 2016 2017 2018 2019 kenapa tidak ditampilkan?," tulis pemilik akun Twitter @adhityamulya.
Maaf ini benar-benar bertanya, data 2016 2017 2018 2019 kenapa tidak ditampilkan?
— YT: Adhitya Mulya (@adhityamulya) February 20, 2021
"2016 SD 2017 data di hide karena di jaman Ahok pengungsi udah turun dratis dan tahun 2018 naik lagi.." tulis pemilik akun Twitter @herisetionhe.
"Min, saran saja, kalo menuajikan data yg lengkap. Dan jangan data di lompat lompat, pdhl tahun itu ada 2016 2017 2018 dll. Jangan sampe jadi boomerang dan berbuntut laporan POLISI karena data tak valid. Admin
@DKIJakarta disuruh @aniesbaswedan atau inisiatif sendiri?" tulis akun Twitter @___Untuk_NKRI.
