Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Klaim Lampaui Standar WHO, Inilah Kelemahan Penanggulangan Covid-19 di Jakarta

Tingginya kasus Covid-19 di Jakarta yang tak kunjung usai selama pandemi ini juga karena berpolemik dengan pemerintah pusat.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 04 Maret 2021  |  05:21 WIB
Petugas Puskesmas Duren Sawit, menyuntik vaksinasi Covid-19 kepada peserta lanjut usia (lansia) di Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (P2KPTK2) Jakarta Timur, Senin (1/3/2021). - Antara\r\n
Petugas Puskesmas Duren Sawit, menyuntik vaksinasi Covid-19 kepada peserta lanjut usia (lansia) di Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (P2KPTK2) Jakarta Timur, Senin (1/3/2021). - Antara\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai penelusuran (tracing) Covid-19 di DKI Jakarta masih rendah, sehingga pengujian (testing) yang tinggi menjadi tidak berarti.

"Dalam penanggulangan Covid-19 ini, Jakarta mengutamakan 3T, tapi lebih dominan 'testing' dan gembar-gembor melebihi standar WHO, padahal 'testing' harus diikuti 'tracing'," kata Gilbert dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Gilbert menjelaskan kemampuan "tracing"  Covid-19 Jakarta belum ideal dan terkesan tidak terbuka dan hanya dimunculkan pada Mei 2020 dengan angka 1:3, yakni dari satu kasus positif dilakukan penelusuran pada tiga orang yang berhubungan.

Idealnya, kata Gilbert, penelusuran adalah di angka 1:33 seperti di negara maju, yakni Korea Selatan dan Taiwan yang menggunakan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sebagai cara mengatasi pandemi.

"Idealnya adalah 1:33, sementara data DKI hanya pernah muncul sekali 1:3 di Mei 2020. Selain itu 'testing' juga banyak duplikasi data karena tidak ada 'cleansing'. Orang yang bisa berkali-kali dites, artinya 'tracing' rendah," ujar Gilbert.

Gilbert juga berpendapat, tingginya kasus Covid-19 di Jakarta yang tak kunjung usai selama pandemi ini juga karena berpolemik dengan pemerintah pusat.

"Lebih banyak berpolemik dengan pusat, sehingga energinya habis untuk hal ini," kata Gilbert.

Menurut mantan Wakil Ketua Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini, Pemprov DKI juga lemah dalam mengawasi protokol kesehatan, sehingga muncul banyak klaster pasar hingga perkantoran selama setahun Covid-19 merebak di Jakarta.

"Pengawasan yang tidak ketat dan banyak komunitas, seperti di pasar yang tidak taat protokol kesehatan, juga masyarakat yang kumpul-kumpul di lingkungan, pinggir jalan," kata Gilbert.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Covid-19

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top