Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluhkan soal pola pembangunan transportasi di Ibu Kota yang dikerjakan oleh gubernur sebelumnya karena tidak terintegrasi.
Anies mencontohkan salah satu proyek pembangunan transportasi yang tidak teringerasi itu terletak di Perempatan Centrale Stichting Wederopbouw atau CSW, persis di seberang Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
“Itu ada MRT Utara-Selatan, ada jalur TransJakarta Barat-Timur itu dibangun dalam waktu bersamaan dan tidak nyambung,” kata Anies di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kamis (1/4/2021).
Konsekuensinya, penumpang MRT tidak dapat dipindahkan atau melanjutkan perjalanan menggunakan Bus TransJakarta. Begitu pula, penumpang TransJakarta tidak bisa melanjutkan perjalanan menggunakan MRT.
“Contoh betapa kita dua-duanya badannya DKI bekerja sektoral, tidak bekerja sebagai satu kesatuan. Sekarang kita sedang sambungakan, kita bangun sambungan sehingga terintegrasi,” ujarnya.
Belakangan Anies mengatakan dirinya sempat menyampaikan persoalan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Anies mengatakan bahwa setiap permohonan program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ihwal integrasi moda transportasi di Ibu Kota mudah untuk diterima oleh pemerintah pusat.
“Kita matur ke pak presiden, pak presiden kalau kita mengelola transportasi tapi tidak punya kewenangan sulit, minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI. Untungnya, presiden mantan Gubernur DKI,” kata Anies.
Mendengar permintaan itu, dia bercerita, Jokowi langsung menyetujui permohonan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kewenangan pengelolaan stasiun dan ekosistem transportasi di DKI Jakarta.
Anies menuturkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Jokowi juga sempat dipusingkan untuk menata kemacetan di pintu stasiun yang ada di Ibu Kota.
“Begitu beliau dengar, langsung beliau bilang, iya saya juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun,” kata Anies menirukan omongan Jokowi.
