Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memindahkan trase pembangunan LRT Jakarta ke Velodrome-Klender.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan pengerjaan trase pembangunan LRT fase II dari Velodrome menuju Manggarai. Ketetapan itu tertuang dalam Perpres 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dan Perpres 56/2018 tentang Proyek Strategis Nasional.
Hanya saja, ketetapan Jokowi itu kini direvisi oleh usul Anies di akhir tahun 2020. Saat itu, Anies berkirim surat kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tertanggal 17 September 2020 untuk memohon persetujuan lintasan rute yang berakhir di Klender tersebut.
Adapun, lintasan trase Velodrome-Klender yang diusulkan Anies belakangan itu memiliki nilai investasi sebesar 2,7 triliun dengan target penyelesaian pada tahun 2024.
“Menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka pengembangan angkutan masal perkotaan berbasis rel, Kementerian Perhubungan pada prinsipnya mendukung rencana perpindahan trase pembangunan LRT Jakarta tersebut,” tulis Budi Karya melalui keterangan resmi kepada Bisnis, Rabu (28/4/2021).
Saat ini, Budi Karya tengah mengusulkan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memasukkan perubahan rute LRT Jakarta itu ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Juga
“Mempertimbangkan pembangunan infrastruktur strategis tersebut memerlukan dukungan lintas sektor baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha maupun pihak swasta, bersama ini kami mohon dukungan bapak [Menko],” tulisnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari, mempertanyakan langkah Gubernur Anies Baswedan yang menghapus rute Light Rapid Transit (LRT) Velodrome Rawamangun-Dukuh Atas.
Menurut Eneng, rute LRT sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029.
Dalam Perpres nomor 56 tahun 2018, proyek LRT Jakarta masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami minta Pemprov DKI jangan menjegal Proyek Strategis Nasional yang telah digariskan oleh Presiden Jokowi," kata Eneng dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2020).
Menghapus rute Velodrome-Dukuh Atas, kata Eneng, berarti mengacak-acak rute yang telah ditetapkan Presiden Jokowi dan bisa mematikan proyek ini.
Menurut Eneng, penghapusan itu disampaikan dalam pemaparan Dinas Perhubungan pada 22 Oktober 2020. Gubernur Anies, kata dia, juga sudah mengirimkan surat perubahan rute ke Kementerian Perhubungan pada 17 September 2020.
Eneng beralasan, rute Velodrome-Dukuh Atas adalah rute prioritas yang memiliki potensi penumpang yang sangat besar dan terintegrasi dengan MRT, KRL Jabodetabek, dan Kereta Bandara.
Adapun rencana pembangunan LRT fase II telah muncul sejak 2018 silam. Dalam acara konsultasi publik pada 6 Juni 2018, Sandiaga Uno yang kala itu masih menjabat wakil gubernur menyebut PT Jakpro akan membangun rute LRT Velodrome-Dukuh Atas-Tanah Abang selesai Asian Games.
“Namun hingga kini pembangunannya tak kunjung dimulai karena tidak ada kucuran dana dari Pemprov DKI ke PT Jakpro,” kata Eneng
