Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Sosial DKI Jakarta kembali menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 5 dan 6 kepada 124 keluarga penerima manfaat atau KPM mulai Kamis (12/8/2021) lalu.
Penyaluran tersebut dilakukan setelah pemadanan data penerima BST Pemprov DKI Jakarta dengan data penerima BST Kementerian Sosial rampung.
"Hasilnya hanya terdapat 124 KPM yang menerima BST Pemprov DKI Jakarta dari data tunda sebelumnya yakni 99.763 KPM,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari melalui keterangan tertulis, Minggu (15/8/2021).
Premi menuturkan dana bantuan langsung ditransfer ke rekening penerima pada 12 Agustus lalu. BST diberikan dengan besaran nilai Rp300 ribu per KPM setiap bulannya. Sehingga total yang diterima untuk 2 bulan sebesar Rp 600.000 tiap penerima.
Sebelumnya, telah dilakukan penyaluran kepada 907.616 KPM pada bulan Juli lalu, dari data penerima awal 1.007.379 KPM.
Dari data tunda sebelumnya sebanyak 99.763 KPM dan oleh Pemprov DKI telah dicairkan melalui ATM Bank DKI kepada 124 KPM, maka terdapat selisih 99.639 KK yang disalurkan oleh Kemensos RI melalui PT Pos Indonesia.
Baca Juga
Data tunda penerima manfaat baik melalui Pemprov DKI Jakarta atau Kementerian Sosial RI, dapat dilihat pada www.corona.jakarta.go.id.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan anggaran Rp604 miliar untuk bantuan sosial tunai atau BST kepada 1 juta Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat.
Nilai BST kali ini mencapai Rp600.000 per KK dari hasil rapelan penyaluran tahap 5 dan 6 yang sempat tertunda pada Mei-Juni 2021 lalu.
“Bantuan sosial tunai itu sudah dianggarkan di DKI Jakarta Rp604 miliar ada 1.844.833 jadi 1,8 juta kepala keluarga yang menerima bantuan, 1 juta dibantu melalui APBD oleh Pemprov,” kata Anies selepas rapat evaluasi PPKM Darurat di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (18/7/2021).
Sisanya, Anies menggarisbawahi, BST kepada 837.000 KK bakal disalurkan oleh Kementerian Sosial menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
