Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak segera menjalankan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuat feasibility study terbaru ajang Formula E di Jakarta.
Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anggara Wicitra mengatakan, hasil studi tersebut akan menunjukkan objektif dari penyelenggaraan Formula E, baik dari segi ekonomi maupun manfaatnya terhadap kampanye mobil listrik di Jakarta.
"Dari dari segi ekonomi Formula E tidak relevan. Terus kalau bicara kampanye mobil listrik akan lebih bagus kalau dibangun infrastruktur penunjangnya terlebih dahulu," ujar Anggara ketika dihubungi, Jumat (22/10/2021).
Menurutnya, jika tidak ditemukan adanya keuntungan ekonomi dan relevansi dengan kampanye mobil listrik, Pemprov DKI Jakarta memiliki 2 opsi terkait dengan tindakan selanjutnya.
Pertama, membatalkan pelaksanaan Formula E dan fokus melakukan renegosiasi kontrak untuk penarikan uang kembali.
"Jika demikian, Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan harus legowo bahwa kita tidak melaksanakan kegiatan itu," ujar Anggara.
Baca Juga
Langkah tersebut dinilai cukup fair mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kedua, ajang bisa dilaksanakan tapi tidak dengan menggunakan APBD. Dengan kata lain, Pemprov DKI harus mencari pendanaan dari pihak ketiga atau swasta.
Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Aset Jakpro Gunung Kartiko mengatakan, perusahaan sudah mengamankan beberapa stand by sponsor yang akan mendukung penyelenggaraan ajang Formula E di Jakarta selama 3 musim.
Dia tidak menjelaskan secara lebih terperinci terkait dengan para sponsor yang sudah stand by mendukung ajang tersebut. Namun, dia menyebut biaya penyelenggaraan Formula E selanjutnya dipastikan tidak menggunakan APBD.
"Kami optimistis gelaran Formula E ini bisa terselenggara dengan sukses dengan dukungan sponsor," ujarnya.
Adapun, nilai sponsor untuk sampai dengan saat ini belum final.
