Bisnis.com, JAKARTA--Aksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat respon negatif dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terkait penyediaan air bersih dan penurunan permukaan tanah.
Adapun Anies telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat pada Senin (03/01/2022) sebagai upaya mempercepat penyediaan air bersih untuk menghindari penurunan muka tanah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo menilai bahwa kesepakatan tersebut dilakukan untuk menutupi rapor merah akses air bersih di DKI Jakarta.
"Pak Anies tampaknya sedang melakukan gimmick untuk menutupi ketidakmampuannya meningkatkan akses air bersih warga Jakarta," dalam keterangan resminya Sabtu (8/1/2022).
Menurutnya, sampai dengan tahun terakhir masa jabatan Anies, cakupan air bersih masih pada angka 64 persen, atau hanya bertambah 4 persen dari tahun 2018. Padahal, target pada 2022 bisa mencapai 79,61 persen sebagaimana terlihat dari dokumen RPJMD.
Selain itu menurut Anthony kegagalan Anies dalam penyediaan air bersih dapat dilihat pada tingkat Non Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran air (Air Tak Berekening) di DKI Jakarta yang masih sangat jauh dari target, dimana target NRW di 2022 seharusnya ditekan ke sekitar 37,9 persen namun kini masih di kisaran 45 persen.Anthony juga meminta pengerjaan pipa distribusi SPAM bisa dipercepat untuk menambah supply air bersih untuk warga Jakarta.
"Kami minta ini benar-benar jadi kerja konkret. Jangan hanya pencitraan seremonial saja, tapi masyarakat dibiarkan menderita kekurangan air bersih," tutup Anthony.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jakarta Pemprov DKI Anies Baswedan air bersih
